Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan penerapan sistem proporsional tertutup berdampak buruk terhadap bangsa dan negara. Diprediksi, ketidakstabilan bakal dialami Indonesia.
"Kami bisa mengatakan prediksi kami, mudah-mudahan Insyaallah Demokrat dan NasDem salah, ancaman (berpotensi) instabilitas," kata Surya Paloh di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, hari ini.
Surya Paloh menyampaikan mengakui polemik proporsional tertutup menjadi salah satu poin utama yang dibahas pada pertemuan tertutup selama dua jam lebih itu. Sebab, hal itu sebagai wujud kecintaan terhadap Tanah Air.
"Kami sayang pada negeri ini," ungkap dia.
Dia menyampaikan pergantian sistem pemilihan calon legislatif ke terbuka menjadi tertutup juga dinilai tak baik bagi pembangunan bangsa ke depan. Sebab, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah berhasil membangun stabilitas politik yang baik.
Baca juga: Surya Paloh: Koalisi Perubahan yakin Pemilu 2024 lebih Bersahabat
"Sebagai anggota koalisi pemerintahan, NasDem berkomitmen dan menjaga penuh akan perjalanan dari pada seluruh prestasi yang dicapai, tidak terusakkan oleh satu dan lain hal (sistem proporsional tertutup)," ungkap dia.
Dia bersyukur dukungan terhadap sistem proporsional terbuka sangat besar. Dukungan berasal dari delapan partai di parlemen dan pemerintah.
"Sikap pemerintahan tegas, bersama dengan DPR bersama dengan delapan fraksi yang ada di DPR menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka," ujar dia. (OL-4)
DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan 6 ahli dalam kasus kasus yang melibatkan pakar hukum Denny Indrayana.
POLRI akan melakukan pemanggilan terhadap Denny Indrayana terkait dugaan penyebaran hoaks terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
KPU menegaskan pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 akan tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka seperti halnya Pemilu Legislatif atau Pileg 2019
Sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup tidak terlepas terhadap kekurangannya masing-masing, salah satunya terkait praktik politik uang.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap pada sistem pemilu proporsional terbuka dinilai tepat saat ini. Sistem tersebut memiliki banyak kelemahan
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan melaporkan advokat Denny Indrayana soal dugaan kebocoran putusan sidang uji materi tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Pertimbangan Mahkamah itu tentu bukan hanya pepesan kosong belaka, melainkan ditopang fakta empiris.
Ayep pun mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi masa depan Indonesia dan memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, putusan MK ini membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan konstitusi.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak didesain untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan komitmen transparansi partai politik tentang pencalonan anggota legislatif.
Perjuangan untuk tetap dengan sistem proporsional terbuka semakin menambah optimisme Partai Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved