Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara.
Sebab, hampir semua bidang tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kanwil Kemenkumham Maluku Utara relatif berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti.
Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Kanwil Kemenkumham Malut di Ternate, Senin (20/2/).
"Hari ini kita bergembira kinerja kemenkumhan malut ini berjalan sudah sebagaimana mestinya, bahkan dalam paparan tadi kita melihat fakta mereka telah mendapatkan penghargaan-penghargaan baik dari kesetjenan secara internal maupun dari tim penilai eksternal," terang Romo, sapaan akrab Muhammad Syafi'i.
Politikus Fraksi Partai Gerindra menambahkan, ada hal yang lebih menggembirakan lagi, yakni, Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Malut ini tidak kelebihan kapasitas.
Baca juga: DPR Berharap Program Kemensos Sentuh Masyarakat dan Tepat Sasaran
Dari total kapasitas 1500 orang, yang terisi baru 1.100 orang sehingga masih ada selisih sekitar 400 san orang. Kondisi ini sangat bagus, karena biasanya disejumlah lapas di Indonesia justru kelebihan kapasitas.
"Sebelumnya juga tadi kita mendengar paparan, dipengadilan Malut ini semua perkara yang masuk relatif diputuskan, sehingga sisanya hampir nol persen. Ini membuktikan aparat yang bekerja dengan baik, dan warganya juga warga yang baik-baik memiliki moralitas, wajar kalau kemudian mendapat predikat masyarakat paling bahagia diseluruh Indonesia," jelas Romo.
Legislator Dapil Sumut I ini juga mengapresiasi peran pengadilan yang telah memutus semua perkara hingga nol persen.
Artinya tidak ada perkara yang tertunda dalam hitungan yang signifikan, tetapi kemudian kapasitas Lapas yang tersedia itu malah masih tersisa untuk kebutuhan sekitar 400 orang.
"Ini juga membuktikan tingkat perkara itu masih bisa teratasi dengan kapasitas yang tersedia dan yang paling penting tentu saja, itulah ciri-ciri masyarakat yang paling bahagia di seluruh Indonesia, jadi tidak banyak perkara," jelasnya.
"Karena mengatasi kelebihan kapasitas itu bukan hanya dari kinerja aparat, tapi perlu juga dukungan moralitas masyarakat diseliruh tanah air," imbuh Romo. (RO/OL-09)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
KPK menggeledah sejumlah kantor milik swasta di sekitar Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten. Penggeledahan terkait kasus pencucian uang tersangka mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
KPK menyebut tersangka dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba bisa bertambah.
KPK mengaitkan bisnis milik mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba dengan dugaan pencucian uang yang sedang diusut.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, Rabu (17/7).
KPK menangkap mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Selasa (16/7) malam WIB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved