Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT sosial politik dari Visi Indonesia Strategis, menilai kasus Formula E sangat politis dan dipaksakan untuk kepentingan Pemilu 2024.
"Karena dari awal kasus ini mencuat sampai sekarang, KPK tidak mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi seperti di sinyalir rekan-rekan media, Firli Bahuri ngotot menaikkan kasus formula E dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan," ucap Direktur Visi Indonesia Strategis Abdul Hamied, dalam pesan whatsapp, Senin (20/2/2023).
Menurut Cak Hamied, demikian sapaannya, ketidak-profesionalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus formula E, dan cenderung dipakai sebagai alat politik - hanya akan menambah buruk citra KPK pada era kepemimpinan Firli ini.
"Karena ini sudah memasuki tahun politik, dan tahapan pemilu sudah berjalan- harusnya KPK segera mengambil sikap, lanjut ke penyidikan atau hentikan penyelidikan. Jadi ada kejelasan kasusnya. Jangan sampai berlarut terus dan menjadi gorengan-gorengan politik semata," ujarnya.
Daripada merugikan lembaga (KPK) dan penegakkan hukum di Indonesia, Cak Hamied meminta, pimpinan KPK mengedepankan integritasnya sebagaimana saat disumpah dulu. "Pengusutan kasus ini oleh KPK lebih tepatnya, apapun dilakukan untuk menjegal Anies Baswedan nyapres, atau dengan kata lain pemaksaan kasus formula E agar Anies tidak nyapres di 2024," ujarnya.
Apalagi, lanjut Cak Hamied, beredar isu bahwa targetnya pada 2024, all Jokowi’s Men. "Dan dari capres yang beredar, hanya Anies yang dianggap bukan orang Jokowi," tutupnya. (OL-13)
Baca Juga: Soal Perbedaan Pendapat dan Isu Disharmoni Pimpinan KPK, Pakar Hukum Nilai Wajar
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada perintangan penyidikan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung membuka penyidikan perintangan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu telah diperiksa sebelum kasus korupsi yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango tegaskan perintah penyidikan datang dari pimpinan dan bukan dari Megawati Soekarnoputri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan kasus yang diduga menyeret anggota DPR RI dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikutip dalam situs resmi Formula E, Jakarta akan menggelar pertandingan mobil listrik ini pada 21 Juni 2025. Pertandingan di Jakarta pun akan menjadi ronde ke-13 di musim 11 ini.
PROJECT Director PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk Formula E Ivan Permana menyebutkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E dipastikan mundur ke tahun depan.
Hajatan politik Pemilu dan Pilkada serentak yang digelar tahun depan secara beruntun tidak bisa menjadi dalih penyelenggaraan diundur ke beberapa tahun mendatang.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana membuka kemungkinan pergeseran jadwal Formula E yang semula diselenggarakan 8 Juni 2024.
ANGGOTA Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengusulkan gelaran Formula E agar digelar pada akhir 2024.
Jakpro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved