Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HASIL survei Populi Center menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan pada awal 2023 ini.
"Data menunjukkan terdapat peningkatan kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, dari 65,9 persen pada Oktober 2022 menjadi 74 persen pada Februari 2023," kata Manajer Policy Resarch Populi Center Dimas Ramadhan di Jakarta, hari ini.
Kemudian, lanjut dia di saat yang bersamaan, yang menjawab tidak puas jumlahnya menurun, dari 31 persen menjadi 23,6 persen.
Kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga membaik. Dia menjelaskan pada survei Oktober 2022, kepuasan masyarakat berada di angka 46 persen, kini meningkat menjadi 60,8 persen.
"Sementara yang menjawab tidak puas dengan pemberantasan korupsi saat ini jumlahnya menurun dari 38,4 persen menjadi 27,7 persen," katanya.
Menurut Dimas dibandingkan dengan temuan pada Oktober 2022, terdapat peningkatan penilaian baik oleh masyarakat terkait jalannya demokrasi di Indonesia.
Dia menjelaskan sebesar 77,3 persen masyarakat menjawab pelaksanaan demokrasi Indonesia berjalan baik, meningkat sekitar 7 persen dari periode survei sebelumnya. Sementara itu, kata Dimas yang menilai buruk juga menurun, dari 21,6 persen di Oktober 2022 menjadi 16,7 persen.
Baca juga: Hakim Nyatakan Unsur Perencanaan Pembunuhan Brigadir J Terpenuhi
Populi Center menyelenggarakan survei nasional 25 Januari-3 Februari 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 daerah otonomi baru.
Tujuan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat terutama terkait evaluasi kinerja Pemerintah, evaluasi kinerja Kepolisian, isu nasional yang sedang menjadi perbincangan, serta dinamika jelang Pemilihan Umum 2024.
Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal. Metode pengambilan data dalam survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin plus minus 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.(Ant/OL-4)
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Bank Sumsel Babel terus menunjukkan kinerja positif pada akhir triwulan ke-2 tahun 2024.
Pemberian penghargaan merupakan bagian dari memeriahkan Hari Jadi Cianjur ke-347.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berjalan meskipun mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terlibat dalam kasus asusila
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved