Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan meskipun saat ini pemerintah tengah berencana menerbitkan KTP-E versi digital untuk menyiasati ketersediaan blanko yang terbatas, tetapi Dukcapil tidak menghentikan pengadaan blanko untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).
"Ini (KTP-E versi digital) tidak menyetop blanko. Yang tidak bisa ke KTP digital, tetap dilayani dengan blanko KTP-E," ujar Zudan, Sabtu (11/2).
Untuk dapat mengakses pembuatan KTP digital, Zudan mengatakan masyarakat bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi IKD. Proses pendaftaran dilakukan di kantor Dukcapil untuk proses verifikasi dengan teknologi face recognition.
Baca juga: TNI AD akan Bentuk Kodam di Setiap Provinsi
Masyarakat yang sudah mempunyai identitas kependudukan digital (IKD), imbuh dia, tidak lagi membutuhkan KTP-E fisik sebab datanya sama. "Yang sudah bisa digital, kita biasakan menggunakan identitas kependudukan digital (IKD)," terangnya.
Guna memperluas akses IKD bagi masyarakat yang menggunakan telefon pintar (smartphone), Zudan mengatakan Dukcapil tengah mengupayakan aplikasi IKD dapat diakses pengguna sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple (IOS).
"Akhir Februari 2023 ini bisa," tukasnya. (OL-4)
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Polda Metro Jaya membuka pendaftaran layanan mudik gratis bagi masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak gegabah menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK). Seluruh mekanisme itu harus dilakukan secara teratur.
Kemendagri terus mengupayakan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID.
Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved