Bawaslu Akui tidak Mudah Awasi Kampanye di Tempat Ibadah

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengakui memang tidak mudah melakukan pengawasan kampanye di tempat ibadah jelang Pemilu 2024. Apalagi, kata Bagja, pengawasan kampanye di dalam rumah ibadah sangatlah sulit.

"Melarang kampanye di tempat ibadah tentu tidak mudah. Kami berharap tidak didemo berhari-hari," ungkap Bagja, Kamis (2/2).

Guna menciptakan Pemilu yang bebas dari polarisasi SARA, Bawaslu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: Tim Seleksi KPUD, Bawaslu: Tunggu Laporan Masyarakat

Bagja berharap masyarakat tidak akan terpecah-belah hingga Pemilu usai.

"Kerja-kerja Bawaslu semoga bisa ditopang oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama sehingga bisa menciptakan pemilu sejuk yang kondusif dan berintegritas," paparnya.

"Kami mengucapkan terima kasih MUI menyatakan siap mendukung deklarasi ini yang akan melibatkan tokoh-tokoh agama yang lain," tambahnya.

Bagja menilai ulama bisa ikut meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu 2024 seyogyanya bukan ajang perpecahan.

"Saya yakin tidak akan terpecah sampai selesai yang berlanjut Pilkada (pemilihan) pada November 2024 juga berjalan lancar, tidak terjadi polarisasi," ujarnya.

Terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi mengemukakan penindakan berkaitan dengan politisasi SARA bukanlah hal yang mudah.

Maka, Puadi menyampaikan perlunya bantuan dari tokoh-tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat.

"Pengalaman saya dulu sewaktu menjadi pimpinan Bawaslu DKI Jakarta itu tidak mudah menertibkan poster-poster di tempat ibadah sewaktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dengan dukungan tokoh agama, maka ini menjadi proses edukasi yang lebih baik," pungkasnya. (OL-1)