Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo menetapkan gaji dan tunjangan untuk Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar 172,7 juta. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 yang diteken pada 30 Januari 2023.
Pada pasal 2 Perpres 13/2023 berbunyi, "Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya."
Dalam komponen dan besaran hak keuangan Kepala Otorita IKN terbagi atas gaji pokok Kepala sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ia menerima tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebesar Rp648.840 per bulan.
Lalu, ada tunjangan jabatan Kepala Otorita IKN Nusantara Rp13.608.000 per bulan, tunjangan kinerja mencapai Rp153.422.000 per bulan.
Baca juga: Ditanya Reshuffle, Jokowi: Yang Pasti Hari ini Rabu Pon
Sedangkan, pengaturan gaji dan tunjangan yang diterima wakil kepala Otorita IKN juga diatur dalam perpres tersebut. Gaji pokok yang diterima sebanyak Rp4.899.300 per bulan. Tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga dan tunjangan beras Rp634.770 per bulan juga didapat.
Berikutnya ada tunjangan jabatan yang diterima wakil kepala Otorita IKN mencapai Rp11.566.800. Sementara itu, tunjangan kinerja 138.079.800 per bulan.
Untuk fasilitas lain yang diterima kepala Otorita IKN ialah Rp178 juta dan Rp145 juta untuk wakilnya. Dana operasional akan diberikan dengan ketentuan 80% secara lump sum dan 20% untuk dukungan operasional lainnya. (OL-4)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved