Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla buka suara tentang kontroversi sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup. Menurutnya, sistem pemilihan terbuka sudah cukup bagus, walau menimbulkan sisi negatif.
"Sistem terbuka itu sebetulnya sudah benar," kata JK dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.
JK tidak menyebutkan secara terang-terangan dampak negatif dari sistem pemilihan terbuka. Ia hanya menyebutkan istilah jeruk makan jeruk.
Lebih jauh, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa dialah yang pertama kali mengusulkan pertama kalinya dari sisitem pemilihan tertutup ke pemilihan terbuka.
"Saat itu pemilihan tertutup yah. Sayalah yang mengusulkan pertama kali ke sistem terbuka," tambah JK.
Baca juga: 8 Partai Politik Desak KPU Konsisten Jalankan Tahapan Pemilu 2024
Saat itu, JK punya dua alasan, yakni agar masyarakat mengetahui siapa yang dia pilih. Yang kedua, lanjut JK, jika terbuka maka calon akan berkampanye sendiri.
"Kalau tertutup, cenderung calon tidak berkampanye, tapi partai yang berkampanye. Dan yang paling sulit adalah menentukan nomor-nomor," tegasnya lagi.
Karena itu, menurutnya, sistem terbuka sudah tepat dan tinggal menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. (OL-4)
Pertimbangan Mahkamah itu tentu bukan hanya pepesan kosong belaka, melainkan ditopang fakta empiris.
Ayep pun mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi masa depan Indonesia dan memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, putusan MK ini membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan konstitusi.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak didesain untuk kepentingan kampanye pada Pemilu 2024.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengingatkan komitmen transparansi partai politik tentang pencalonan anggota legislatif.
Perjuangan untuk tetap dengan sistem proporsional terbuka semakin menambah optimisme Partai Golkar
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved