Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berembuk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas kampanye di luar jadwal rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui sosialisasi yang dilakukan sejumlah bakal calon presiden saat ini masih berada di wilayah abu-abu.
"Iya (abu-abu), masih dibilang ini daerah yang akan kita rumuskan bareng (dengan KPU)," kata Bagja di Jakarta, Jumat (16/12).
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2022, masa kampanye pemilu baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Oleh karena itu, Bagja menilai ada kekosongan aturan terkait jadwal kampanye sebelum 28 November 2023.
"Karena dari Desember ini sampai 28 November 2023 masih kita atur ke depan. Supaya pemilu kita kondusif, tidak ada yang kemudian saling mendaptkan hak privilege yang begitu besar, ada yang tidak. Kan prinsip pemilu nondiskriminasi," tutur Bagja.
Baca juga: Bawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Tak Penuhi Syarat Materiil
Bagja memastikan, semua orang berhak melakukan sosialiasi sebelum masa kampanye dimulai. Kendati demikian, pihaknya berharap tidak ada yang memanfaatkan tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis.
"Misalnya, 'Saya calon presiden, pilih saya," di masjid, ya tidak boleh. Bukan hanya masjid ya," terangnya.
Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi menilai safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etik jika ditinjau dari sisi etika politik. Menurut Puadi, Anies telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start.(OL-5)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved