Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, mengaku bersyukur akhirnya dasar hukum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tersebut disahkan.
"Dari masyarakat Papua Barat Daya, dari hati yang paling dalam, mengucapkan terima kasih pada pimpinan DPR RI. Terima kasih kepada ibu Ketua DPR RI, serta seluruh wakil ketua, atas pengesahan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini," ujar Rico Sia dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (17/11).
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Beleid tersebut disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Legislator Partai NasDem tersebut berharap, pemekaran ini bisa berjalan baik ke depan. Ia pun meminta pemerintah pusat agar membantu pemerintahan baru di Provinsi Papua Barat Daya hingga Pemerintah Daerah Tingkat II bisa berjalan untuk menyejahterakan masyarakat.
"Kepada pemerintah yang diwakili oleh Mendagri Tito Karnavian, mohon bimbingannya kepada pemerintahan yang akan datang sehingga Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi daerah yang betul-betul menyejahterakan masyarakatnya," tandas Rico.
Setelah RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan, kini jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38. Provinsi Papua Barat Daya akan memiliki ibu kota di Kota Sorong. Provinsi baru ini mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. (RO/O-2)
Pemkot Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menargetkan realisasi investasi pada 2024 senilai Rp8 miliar. Ini akan dicapai melalui optimalisasi di sektor perdagangan dan jasa.
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
Pasca-bentrok antara anggota Brimob Polda Papua Barat dan Polisi Militer TNI AL di Sorong, Papua Barat, jajaran TNI AL dan Polri meminta maaf kepada masyarakat.
Bentrok terjadi antara anggota Batalyon 8 Pelopor Sat Brimob Polda Papua Barat Daya dengan anggota POM AL Lantamal IV Sorong di Pelabuhan Sorong, Papua Barat Daya. Diduga akibat salah paham.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved