Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago berpendapat Kalisi Perubahan yang saat ini sedang dijajaki oleh tiga partai yakni NasDem, PKS, dan Demokrat sulit untuk retak. Ketiga partai diketahui saat ini memiliki keuntungan yang sama dengan pencalonan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden (pilpres) 2024 mendatang.
"Koalisi Perubahan ini sulit untuk retak, dilihat dari sisi kenyamanan PKS dan Demokrat tidak punya pilihan lain kecuali mendukung Anies sebagai capres," ujar Arifki dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (10/11).
Masing-masing partai pendukung Anies mendapatkan efek ekor jas pada Pemilu 2024. Dampak elektoral dan keinginan untuk memenangkan pilpres tentu lebih besar dari berbagai tawaran lain yang cendrung berpotensi merusak koalisi.
“Demokrat dan PKS ini sudah puasa kekuasan di dua pemerintahan Jokowi. Tidak mungkin, dalam situasi politik yang masih Zuhur. PKS dan Demokrat sudah tergoda untuk membatalkan rencana besarnya di tahun 2024. Jika bergabung dengan koalisi lainnya, PKS dan Demokrat hanya jadi Makmum Masbuk dalam koalisi politik, meskipun belum punya capres dan cawapres, koalisi lain sudah membangun hubungan emosional sejak lama,” jelas Arifki.
Baca juga: Anies Nantikan Kepastian Koalisi NasDem, PKS dan Demokrat
Arifki menilai, batalnya rencana NasDem untuk mendeklarasikan koalisi bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November lebih ditenggarai pada momentum waktu yang dirasa belum tepat bagi PKS dan Demokrat. Pendeklarasian koalisi dianggap hanya memberi keuntungan sepihak kepada NasDem yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies lebih awal.
"Sedangkan Demokrat dan PKS harus berebut kursi cawapres. Demokrat ingin usung AHY, sebaliknya PKS ingin duetkan Anies dengan Aher. Kesepakatan ini bisa terlaksana lebih cepat jika salah satu partai mengalah atau menerima tawaran lain sebagai pemimpin koalisi, serta jumlah kursi menteri yang lebih besar jika Koalisi Perubahan menang," jelasnya.
Koalisi Perubahan dikatakan Arifki juga tengah mencari momentum yang tepat untuk melakukan deklarasi. Dengan belum munculnya capres dari PDI-P dan KIB, Koalisi Perubahan tentu menyimpan nama cawapres untuk dikeluarkan pada saat yang tepat. Sehingga koalisi tersebut tetap menjadi bahan percakapan pada momentum puncak.
“Koalisi pendukung Anies masih mencari titik temu, terutama penentuaan kursi cawapres. Paling tidak harus ada yang mengalah. Mungkin saja dengan adanya jaminan sebagai pemimpin koalisi atau jatah menteri yang lebih besar. Ya, deal-dealnya pasti berada di ranah itu”, ucap Arifki. (OL-4)
Komunikasi berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk ketahanan keluarga yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak untuk bersiap dan berperan aktif membantu masyarakat.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi sebagai fondasi kemandirian nasional di peringatan puncak Milad ke-24.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved