Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin sepenuhnya bahwa permasalahan kegandaan anggota partai politik (parpol) hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak akan muncul dalam penetapan parpol pada 14 Desember.
“Soal data ganda, alhamdulilah telah selesai pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi,” ungkap Komisioner KPU Idham Holik dalam suatu diskusi, Kamis (20/10).
Baca juga: Moeldoko: Waspadai Ancaman Radikalisme Jelang Pilpres
Menurutnya, persoalan NIK yang tidak masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan juga sudah selesai. Idham pun menjamin saat penetapan parpol, sejumlah masalah yang dikhawatirkan tidak akan muncul.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai KPU seharusnya bisa bergerak cepat untuk mencoret pelanggaran yang dilakukan dalam Sipol. Menanggapi itu, Idham menyatakan bahwa KPU sudah meminta parpol untuk menghapus sendiri data ganda keanggotaan parpol.
Berikut, sejumlah nama yang diklaim menjadi anggota parpol. Idham menekankan bahwa parpol harus menghapus data keanggotaannya sendiri, karena sudah sesuai ketentuan UU.
Baca juga: Tak Lolos Verifikasi, Partai Prima dan PKP Laporkan KPU ke Bawaslu
“Penghapusan keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat, sudah kami sediakan dan kami beri kewenangan penuh kepada parpol. Namun, memang ada sedikit trouble dalam sisi komputasi Sipol. Sementara, fitur tersebut disuspend,” tutur Idham.
Setelah parpol menghapus data ganda, KPU menindaklanjuti kebenaran data tersebut melalui proses verifikasi. Jika ditemukan data yang tidak valid, bisa dipastikan bahwa data parpol yang bersangkutan akan di-hold.(OL-11)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved