Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menanggapi rencana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuat pojok konsultasi hukum.
Ninis, sapaan akrabnya, mengatakan sejatinya Bawaslu sudah memiliki pojok pengawasan.
Baca juga: Ciptakan Pemilu Transparan, Bawaslu Siapkan Pojok Konsultasi Hukum
Namun, adanya pojok pengawasan khusus permasalahan hukum ke depannya bisa bermanfaat bagi peserta pemilu asalkan efektif.
"Yang penting adalah bagaimana pojok-pojok ini efektif untuk membantu permasalahan hukum pemilu," ungkap Ninis kepada Media Indonesia, Kamis (6/10).
"Tidak hanya peserta pemilu tapi juga kepada publik yang melaporkan adanya pelanggaran pemilu," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika mengaku belum mengetahui lebih detil bentuk pojok pengawasan hukum ala Bawaslu itu seperti apa.
Yang jelas, kata Gede Pasek, pihaknya mengapresiasi semua ide yang bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi.
"Seluruh ide yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi adalah baik. Tinggal bagaimana menatanya dengan baik agar efektif serta bisa membangun partisipasi publik," papar Gede Pasek kepada Media Indonesia.
Memang, secara format, Kadek mengaku belum tahu bentuknya seperti apa, dan bagaimana kesiapan program tersebut oleh Bawaslu.
"Tetapi secara prinsip setiap ide untuk penguatan demokrasi adalah baik," tegasnya.
Sebelumnya, demi menciptakan proses pemilu yang transparan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menyiapkan pojok konsultasi hukum.
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menerangkan pojok konsultasi hukum ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi kepemiluan masyarakat.
Totok mengklaim sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu akan terus memberikan layanan prima untuk informasi yang lengkap dan transparan.
"Kalau ada masalah soal pemilu saya ingin masyarakat terpikirkan untuk datang ke Bawaslu, karena kita yang paling tahu soal pemilu," tutur Totok, yang dikutip, Kamis (6/10). (OL-6)
15 pegiat yang berfokus pada isu kepemiluan dan keterwakilan perempuan menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam surat terbuka yang diterima awak media,
DIREKTUR Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut narasi pewajaran adanya praktik politik dinasti karena Indonesia masih kental akan nilai Asia tidak dapat dibenarkan
Basuki Tjahaja Purnama mendapat 33,2 persen dan Anies Rasyid Baswedan 25,4 persen.
Pilkada 2024 diselenggarakan di tengah political fatigue atau kelelahan politik setelah Pemilu 2024 pada Februari lalu. Jeda waktu yang singkat sejak Pemilu 2024 sampai persiapan Pilkada 2024
WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved