Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas seluruh pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses Pemilu 2024. Arahan tersebut ia sampaikan saat menjamu Ketua dan seluruh anggota Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9).
"Pak Presiden meminta Bawaslu tegas sejak awal, baik dalam penegakan hukum pidana maupun administrasi," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja selepas pertemuan.
Kepala negara, sambung dia, ingin Bawaslu tidak pandang bulu dalam melakukan pengawasan atau penindakan. Ketegasan diperlukan dalam setiap tahap sebagai antisipasi terjadinya kecurangan oleh partai politik atau calon-calon yang akan terjun konstestasi.
"Pak Presiden mengapresiasi karena dulu beliau pernah diperiksa Bawaslu saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur. Menurutnya, itu bentuk ketegasan dari Bawaslu. Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum secara tegas sehingga para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Persilakan SBY untuk Turun Gunung
Bawaslu pun berkomitmen kuat untuk menjaga situasi tetap aman dengan mencegah dan menindak aksi-aksi kejahatan seperti penyebaran hoax, SARA dan black campaign yang berpotensi mempertajam polarisasi dan memecah belah masyarakat.(OL-5)
Jokowi mengatakan kemenangan Indonesia atas Thailand 1-0 diraih atas kerja keras dan semangat juang yang sangat menginspirasi.
Jokowi juga mengaku belum mengetahui kapan sidang kabinet akan digelar di IKN. Pasalnya, sejumlah menteri masih berada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo bakal meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Agus mengungkapkan dirinya telah mengingatkan sejak awal bahwa proyek IKN itu bisa dijalankan asalkan perencanannya matang dan dilakukan dengan proses yang benar.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
Penanganan dugaan tindak pidana pemilu penggunaan hak pilih orang lain yang terjadi di desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, sampai pada tahapan penerusan kepada polisi.
Presiden-Wakil Presiden 2024 telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4). Dokumen itu dinilai memiliki peran yang vital
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memutuskan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)
Bawaslu bakal mengecek alat bukti tambahan yang diserahkan tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved