Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEJUMLAH elit Partai Politik saling beranjangsana, meski beberapa koalisi sudah terbentuk. Koalisi di Indonesia begitu cair, dengan parpol yang berpikiran pragmatis.
“Parpol di Indonesia pragmatis iya, karena mereka melihat ikatan-ikatan itu ya dibuat cair saja, memudahkan untuk berinteraksi satu sama lain,” kata Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana hari ini (23/8). Adapun koalisi yang sudah terbentuk adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Gerindra-PKB, juga poros Nasdem-PKS-Demokrat.
“Memang demikian adanya, bahwa sampai saat ini, detik ini, belum ada kesepakatan yang jelas soal koalisi. Dalam bahasa mudahnya, masih saling lirik melirik, masih tahap awal, belum ada yang mengikat satu sama lain, meski secara formal mereka bilang, KIB ada, nasdem-pks-demokrat, belum ada pengantinnya belum ada,” jelas Aditya.
Meskipun telah bergabung dengan sebuah Koalisi maupun merapat pada poros tertentu, Parpol masih terus menjajaki peluang sehingga bisa saja nantinya ada perubahan.
Sementara Parpol sedang lirik melirik, lembaga survei memasangkan sejumlah nama elit sebagai eksperimen. “Eksperimen itu dalam konteks menggalang dukungan, atau memastikan bahwa si A cocok dengan si B atau B cocok dengan yang lain. Mungkin bisa terjadi atau tidak,” kata Aditya.
Dengan nama-nama yang beredar ini bisa menjadi panduan atau bahkan nilai tawar bagi elit tersebut dan parpolnya.
“Pada dasarnya parpol belum punya satu kesamaan dan ideologis untuk memudahkan mereka untuk melekat satu sama lain, jadi masih sangat cair,“ tandas Aditya.
Baca juga: Para Majelis PPP Kirim Surat Permintaan Pengunduran Diri Ketua Umum Suharso Monoarfa
Dia menduga, Parpol maupun koalisinya masih akan menahan diri untuk mengumumkan capres dan cawapres mereka. Baru pada awal tahun depan, akan terang benderang kemana arah dan pilihan mereka.
Koalisi besar
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Menurutnya, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana. Kabar itu memang santer sejak bulan lalu, namun hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu, hal itu belum terbukti.
"Hal itu mengindikasikan, partai-partai masih belum yakin dan butuh menimbang ulang keputusan untuk bergabung dengan KIB," ujarnya.
Jika nantinya akan ada partai lain dalam gerbong KIB, maka KIB akan mendapati sejumlah keuntungan yakni memperbesar peluang memenangkan Pilpres 2024.
"Plus minus koalisi besar memang terletak pada potensi kemungkinan menangnya yang lebih besar dan dukungan parlemen yang kuat saat nanti di pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.
Meski demikian, menurut Umam, koalisi besar tidak menjamin penuh kemenangan. Sejarah Pilpres 2004 dan 2014 telah membuktikan. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didukung koalisi kecil pada Pilpres 2004. Begitu pula Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014. Keduanya menang berkat popularitas dan elektabilitas. (OL-4)
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved