Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Politik Ray Rangkuti menyebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan kehilangan banyak suara dari dua kelompok (milenial dan perempuan) akibat permasalahan Ketua Umum Partainya, Suharso Monoarfa.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri dialog menuju Pemilu 2024 dengan tema “Menakar Peluang PPP Menembus Parlemen Pada Pemilu 2024”.
“Bukan soal prestasi Pak Ketua, tapi yang muncul justru kisah keluarganya yang bisa menurunkan popularitas PPP. Isu seperti ini harus dijelaskan kebenarannya karena sensitif. Jika tidak, PPP akan kehilangan suara dua kelompok tersebut,” kata Ray Rangkuti, Selasa (16/8).
Sementara itu, Politisi Senior PPP Rusli Effendi mengaku, PPP sangat terbuka jika mendapat kritik dan masukan. Namun, menurutnya jika sudah menyangkut masalah pribadi maka hanya orang bersangkutan yang berhak menjawabnya.
“Kami tidak ingin tersandera oleh seseorang, sehingga partai politik jadi tergerus kepercayaannya terhadap publik dan pemilih. Maka menurut saya ketauladan seseorang cukup penting,” tutur Rusli.
Dia menambahkan, PPP tidak menutup mata tentang banyaknya dorongan yang meminta Suharso untuk mundur dari jabatan. Namun, dia menegaskan tidak memiliki kapasitas terkait hal itu dan dikembalikan kepada Suharso.
“Kalau demonstrasi ya kita lihat sendiri meminta mundur. Kalau soal personal saya tidak punya kapasitas dan itu dikembalikan ke Suharso. Namun perlu doketahui, PPP pun punya tokoh yang mumpuni dengan kemampuan hebat, serta tidak kekurangan figur yang mampu memimpin partai,” tutupnya.
Seperti diketahui, Ketum PPP Suharso Monoarfa diduga dan dilaporkan ke Komnas Perempuan karena melakukan pelanggaran perilaku serta perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang dilakukan secara berulang.
Selain itu, Suharso juga diduga melakukan gratifikasi atas penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Adapun rentetan aksi juga dilakukan oleh mahasiswa hingga kader partai yang meminta Suharso untuk mundur dari kedua jabatannya, akibat dugaan kasus-kasus tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Hilangkan Identitas, Suharso Monoarfa Didemo Kader Penyelamat ...
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengutuk serangan teror yang menewaskan pimpinan kelompok perlawanan Hamas Palestina, Ismail Haniyeh,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Ryan Reynolds mengklarifikasi bahwa tidak ada konflik antara dirinya dan Taylor Swift setelah dia menggunakan gambar kucing Swift di kaos dalam film Deadpool 2.
Musim ketiga Sweet Home melanjutkan kisah menegangkan dari dua musim sebelumnya dengan banyak kejutan dan perkembangan baru
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved