Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETELAH melakukan persiapan seluruh persyaratan sesuai UU Pemilu dan melakukan pendaftaran ke Bawaslu RI, Perludem resmi mendapatkan akreditasi sebagai pemantau Pemilu 2024.
Akreditasi Perludem sebagai pemantau pemilu terdaftar dengan nomor akreditasi 008/PM.05/KI/8/2022. Sertifikat akreditasi terhadap Perludem diserahkan langsung oleh Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty.
Baca juga: Megawati Berani Taruhan: Jika Pancasila Diganti, Indonesia Timur Bakal Lepas
“Sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki aktivitas utama di bidang penelitian dan advokasi pemilu, tentu langkah mendaftar sebagai pemantau adalah upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,” tutur Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati, Kamis (11/8).
Aktivitas pemantauan akan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Setiap aktivitas pemantauan yang dilakukan, lanjut dia, disampaikan kepada setiap stakeholder pemilu.
“Jika terdapat dugaan pelanggaran pemilu, sedapat mungkin akan segera dilaporkan kepada pengawas pemilu,” jelas Nisa, sapaan akrabnya.
Baca juga: Belum Lama Muncul, PKR Targetkan Masuk 5 Besar Parpol
“Upaya ini sejalan dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran pemilu. Ditambah juga modus dan potensi pelanggaran pemilu juga selalu dinamis dan berubah,” tambahnya.
Oleh sebab itu, langkah Perludem mendaftar sebagai pemantau pemilu menjadi satu inisiatif partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Dalam hal ini, untuk mengupayakan Pemilu 2024 yang jujur, adil dan demokratis.(OL-11)
Kompolnas menilai atasan dari lima anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam kasus pengurangan barang bukti narkoba lalai dalam pengawasan.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Bripda NRN, ajudan Wakapolres Sorong, Papua Barat Daya, Kompol Emy Fenitiruma, bunuh diri pada Senin (15/7) sore. Pengawasan melekat harus diperkuat.
Forpi Kota Yogyakarta mengingatkan semua pihak, terutama satuan pendidikan di wilayah tersebut, untuk mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan tidak ada urgensinya Komisioner KPU plesiran ke luar negeri.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved