Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk memprioritaskan penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya untuk Badan Ad Hoc.
"Karena beban kerja di 2019 saja seperti itu. Maka lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan yang ada di Badan Ad Hoc. Mau tidak mau honornya harus ditingkatkan," jelas Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Selasa (9/8).
Apalagi, beban berat meliputi penyelenggara khususnya di tingkat KPPS, PPS, hingga PPK. Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, pemerintah dan DPR dikatakannya menyetujui kenaikan honor badan Ad Hoc.
Kenaikan upah tersebut berdasarkan surat Kemenkeu S-647/MK.02/2022 per 5 Agustus 2022. Diketahui, kenaikan ini bakal diterima untuk PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN dan Pantarlih Luar Negeri.
Adapun kenaikan upah petugas tergolong lebih tinggi, jika dibandingkan Pemilu 2019 dan Pemilu 2020. Sementara itu, untuk kebutuhan teknologi informasi, pihaknya akan melakukan penundaan.
KPU hanya akan memprioritaskan pengadaan komputer laptop di tingkat provinsi, serta kabupaten/kota. "Kita optimalkan anggaran yang ada. Total sarana dan prasarana yang di Juli 17,4%. Kalau tidak salah dan itu yang kita optimalkan," pungkasnya.(OL-11)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
Formappi mencatat evaluasi kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024. Kinerja legislator dinilai memburuk jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Jawa Tengah mencermati kemungkinan adanya calon legislatif bekas narapidana (napi).
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta KPU dan Bawaslu memastikan Pemilu 2024 bebas penyalahgunaan anak, termasuk manipulasi data anak di bawah umur.
Ma'ruf menjelaskan putusan PN Jakpus ihwal Pemilu 2024 belum bersifat inkrah atau berkuatan hukum tetap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved