Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul sani mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri dari Golkar, PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN), siap meneruskan program pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hingga saat ini, ketiga partai politik tersebut masih terus melakukan komunikasi secara intens. Langkah tersebut bertujuan menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
Baca juga: Pendiri Drone Emprit: Puan, Tokoh Paling Sering Dibicarakan Positif
"Kami punya tekad yang sama, bahwa siapapun paslon yang kita usung, untuk meneruskan legacy dan program pemerintahan yang sekarang," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Kamis (28/7).
MPR diketahui tengah menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai indikator keberlanjutan program pembangunan dalam pergantian pemerintahan yang akan datang. Namun, jika hingga masa pergantian pemerintahan PPHN tak kunjung rampung, KIB tetap berkomitmen menyelaraskan program kerja dengan pembangunan yang sudah ada.
Baca juga: KPU Bakal Beberkan Kebutuhan Anggaran 2024 Sesungguhnya
"Meskipun PPHN-nya belum ada, kesinambungan harus tetap tercipta. Itu akhirnya jadi semangat yang sama," pungkas Asrul.
Adapun masing-masing partai politik dalam KIB, lanjut dia, akan menunjuk satu kader, yang akan mewakili kepentingan KIB di ranah publik. KIB juga melakukan pendalaman kepada pemangku kepentingan lain. Seperti, organisasi masyarakat nasional dan keagamaan terkait keberadaan KIB.(OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved