Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa modus operasi mafia tanah semakin banyak.
Seperti, mengambil tanah kosong yang bukan haknya, lalu bekerja sama dengan oknum ATR/BPN unruk mengubah data sertifikat di pusdatin wilayah, hingga membuat sertifikat palsu.
"Modus seperti ini ada yang sudah kita tangkap dan terus kita proses. Semakin banyak modus yang kita temukan," kata Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/7).
Baca juga: Polda Metro Ungkap Tersangka Baru Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir
Dia menjelaskan bahwa modus mafia tanah lainnya ialah mengubah data fisik sertifikat, berikut data yuridis atau status penguasaan bidang tanah. "Oknum mafia tanah menghapus, mengubah nama dan ruas tanah. Termasuk, kerja sama dengan pusdatin untuk mengubah data secara ilegal," papar Hadi.
Modus mafia tanah berikutnya, yakni pembuatan sertifikat ganda dari pemilik yang sah. Oknum mafia tanah tersebut melihat data sertifikat dari Sentuh Tanahku. Sebuah aplikasi untuk pengecekan dan pengurusan tanah milik Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri ATR: Cegah Mafia Tanah dengan Digitalisasi Pertanahan
"Pas kita turun di lapangan, ternyata terjadi duplikasi. Banyak kejanggalan yang kita temukan. Sekarang dalam proses penyelesaian masalah tersebut," tukasnya.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan apabila ada oknum dari anggota ATR/BPN yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dipastikan menerima sanksi berupa pemecatan.
"Apabila ada oknum BPN yang bermain, pasti akan kita proses. Jika terbukti melakukan tindak pidana pasti dipecat," imbuh Hadi.(OL-11)
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare di Desa Modisi.
Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang.
Dalam menyelesaikan masalah lahan untuk IKN, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf masjid di Kabupaten Sidoarjo. Ada total 2.900 tanah wakaf tempat ibadah dalam proses penyelesaian sertifikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved