Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia tidak terlepas dari minimnya infrastruktur yang tersedia.
Pemerintah, melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), sedianya telah menargetkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki setidaknya satu mal pelayanan publik (MPP).
Namun, hingga saat ini, dari total 514 kabupaten/kota, baru 57 yang sudah merealisasikan pembangunan, atau hanya 11% dari target.
“Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Inilah alasan mengapa masyarakat di pelosok kabupaten/kota, terutama di luar Jawa sulit mendapatkan pelayanan publik. Kita harus memberi atensi terhadap masalah ini," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Selasa (5/7).
Oleh karena itu, KSP pun berkomitmen untuk mempercepat revitalisasi atau pembangunan MPP terutama di daerah-daerah di luar Jawa.
Moeldoko akan mengundang seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan program tersebut ke depan.
"Ini adalah bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Harapannya, MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,” imbuh mantan Panglima TNI itu.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.
Ia menyarankan pemerintah pusat untuk segera membentuk satuan gugus tugas yang bekerja menyusun roadmap percepatan pembangunan MPP yang terdigitalisasi dan terhubung dengan Online Submission System.
"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Jawa. Padahal, stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah. Ini jadi masalah karena kita menganut sistem desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," tandas Eko. (OL-8)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Pemprov dan Pemda Jateng raih prestasi pelayanan publik yang baik
MPP Baiman Banjarmasin diisi sebanyak 17 instansi dengan tak kurang 150 jenis layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Layanan dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik tepatnya di Lantai Dasar Gedung Graha Edhi Praja, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Cilegon.
Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), membangun gedung mal mini pelayanan publik (MPP) senilai Rp4,4 miliar.
WARGA keturunan Tionghoa memaparkan kinerja Ganjar Pranowo selama dua periode dan hampir 10 tahun menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved