Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan sangat memungkinkan anggaran Pemilu 2024 akan membengkak karena adanya pemekaran wilayah di Papua menjadi tiga daerah Daerah Otonom Baru (DOB).
“Sangat mungkin (ada kenaikan kebutuhan anggaran),” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, Kamis (30/6).
Hasyim menyebut jika pemerintah menyetujui revisi UU Pemilu guna meresmikan tiga DOB di Papua sebagai daerah pemilihan (dapil), maka KPU harus melakukan penyesuaian baru untuk Pemilu 2024.
“Karena perencanaannya kan berasaldari situasi yang belum ada perubahan, kalau ada perubahan pasti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah.
Baca juga: DPR Setujui Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua
Idealnya, kata Hasyim, pemerintah segera memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu di tiga DOB Papua pada akhit tahun 2022.
“Karena Februari 2023 itu sudah ada kegiatan KPU menetapkan daerah pemilihan. Sehingga UU daerah pemilihan harus sudah siap,” terang Hasyim.
“Lalu Mei 2023 juga sudah ada tahap pencalonan DPR RI dan DPD. Oleh karena itu sebelum pencalonan diharapkan sudah selesai,” tandasnya.
Adapun total anggaran yang diperlukan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan situasi kekinian sebelum adanya DOB Papua mencapai Rp76,6 Triliun. (OL-4)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
POI 2024 ialah wadah bagi putri-putri daerah untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.
POLDA Papua mengimbau warga di wilayah Papua dan tiga daerah otonomi baru (DOB) untuk mewaspadai cuaca ekstrem. Hal ini menyusul prakiraan cuaca hujan intensitas sedang hingga lebat oleh BMKG
Dalam tiga bulan terakhir Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan seperti, penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan.
Bernol mengungkapkan, kondisi saat ini, masyarakat asli Papua Boven Digoel bukan lagi menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri tetapi justru pendatanglah yang seakan-akan menjadi tuan
Pemda membuka berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan di wilayah selatan mulai dari perhotelan, rumah makan, sarana pendidikan dan kesehatan, serta wisata.
Dari ketujuh nama tersebut, banyak pihak menilai Anthonius Ayorbaba paling layak menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved