Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MANTAN Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai punya pekerjaan rumah (PR) di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Yakni, membereskan persoalan ketimpangan di lahan tersebut.
"Jadi justru yang harus diperhatikan oleh menteri ke depan bagaimana memastikan target IKN percepatan itu sejalan dengan perlindungan dan pembentukan masyarakat termasuk ketimpangannya," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Dramaturgi Reshuffle', Sabtu, 18 Juni 2022.
Menurut Dewi, lokasi lahan IKN terjadi berbagai konflik agraria. Misalnya, penguasaan tanah hingga konflik dengan masyarakat lokal terkait penggunaan lahan IKN.
"Nah ini yang di khawatirkan adalah percepatan (IKN) tidak sejalan dengan perlindungan dan pemenuhan masyarakat terutama masyarakat adat. Ada tumpang tindih perkampungan wilayah adat yang tumpang tindih dan menjadi target dari pengadaan tanah untuk IKN," ujar Dewi.
Dewi berharap Hadi mampu membereskan berbagai konflik agraria tak hanya di kawasan IKN Nusantara. Hadi juga diharapkan mampu beradaptasi dengan masalah tersebut dan bertindak cepat.
Dia tak memungkiri pemahaman di lingkup agraria membutuhkan waktu. Penyelesaian konflik agraria harus memenuhi instrumen berpihak pada rakyat.
"Dari segi waktu tidak kita tidak terlalu banyak berharap, karena dari sisi track record memang kapasitas pemahamannya di bidang agraria tentu masih perlu waktu untuk memahami," ucap Dewi.(OL-4)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
AHY menyebut Data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN namun masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.
PT Indo Asiana Lestari bakal melakukan ekspansi perkebunan sawit mereka seluas 36.094 hektare yang sebelumnya merupakan tempat tinggal masyarakat Suku Awyu.
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan lokasi relokasi bagi korban erupsi Gunung Ruang di atas tanah seluas 10 hektare di Desa Modisi.
Saat ini, ada 301 keluarga yang akan segera direlokasi karena memang mereka selama ini berpenghidupan di sekitar Gunung Ruang.
Dalam menyelesaikan masalah lahan untuk IKN, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji jajarannya tidak akan melakukan tindakan asal gusur.
Menteri ATR/Kepala BPN AHY menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf masjid di Kabupaten Sidoarjo. Ada total 2.900 tanah wakaf tempat ibadah dalam proses penyelesaian sertifikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved