Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEORANG anggota Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) emosional dan menangis saat menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan DPD RI
"Tanah kami sudah sertifikat, tanah itu sudah berapa kali kami agunkan di Bank. Saat pembangunan tol dalam kota kami dibayar, tapi saat proses pembayaran ganti rugi tol Becakayu, baru ada yang mempermasalahkan kepemilikan tanah kami ddengan bukti egendom yang lokasinya berbeda dengan tanah kami," ujar Erwin Nasution emosional saat berdialog dengan Pimpinan DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Ketua FKMTI SK Budiardjo, menjelaskan banyak kasus serupa yang dialami oleh anggota FKMTI. Budi mencontohkan, tanah SHM milik puluhan warga Prabumulih juga digugat mafia tanah hanya dengan bukti selembar kertas saat menjelang proses ganti rugi tanah untuk jalan tol Sumatera. Menurut Budi, hampir 90 persen korban perampasan tanah yang mengadu ke FKMTI sudah memiliki sertifikat.
"Banyaknya kasus perampasan tanah yang makin masif terjadi di seluruh Indonesia menunjukkan perintah Presiden Jokowi berantas mafia tanah berserta bekingnya gagal. Sampai saat ini, tidak ada mafia dan bekingnya yang ditangkap, malah korban tambah banyak"ungkapnya.
Karena itu Budi meminta DPD RI turut mendesak presiden agar segera membuat Perpu Pemberantasan Mafia Tanah. Penyelesaian kasus perampasan tanah harus dengan adu data alas hak kepemilikan tanah secara terbuka dengan melibatkan pihak universitas.
"Kita semua tahu, kalo proses penyelesaian di ruang tertutup, mafia tanah selalu menang dengan uang. Terbitkan perpu, para korban siap adu data secara terbuka, harus melibatkan universitas," tandasnya.
Perwakilan korban tanah dari seluruh Indonesia tersebut ditemui Ketua DPD RI LA Nyalla Mattaliti dan Wakil Ketua Komite 2 DPD RI Bustami Zainuddin. Korban perampasan tanah dari Jakarta diwakili oleh Erwin Nasution (Jakarta Timur), SK Budiardjo(Jakarta Barat), Sutarman Rusli (Serpong Tangsel ) ,Tirta Hartanto (Tangerang Banten), Prof Ing Mokoginta (Kotamobagu, Sulut) Tri Mahfudz (Balikpapan, Kaltim), Edi Yusuf (Prabumulih, Sunset). (OL-13)
Baca Juga: Digugat Mafia Tanah, Warga Prabumulih Minta Tolong Presiden
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
YLKI mencatat dalam pelaporan komoditas jasa keuangan, aduan mengenai pinjol mendominasi dengan persentase 50% di sepanjang 2023.
Tim Kuasa Hukum Timnas AMIN akan mengusut nomor whatsapp pengaduan kecurangan pemilu yang terblokir.
Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengadukan berbagai permasalahan yang terjadi di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor kepada DPR RI.
Apabila ada keluhan menyangkut kinerja anggota Polri, warga juga boleh mengadu ke pengawas internal Korps Bhayangkara, yakni Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum)
INDONESIA Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri mengalami penurunan yang signifikan dari 179 pada 2022 menjadi hanya 79 pada 2023.
Dari jumlah itu, 87,87% terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved