Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur banyak mendapatkan apresiasi masyarakat. Kehadirannya mampu mengurai persoalan kepadatan penduduk.
Demikian diungkapkan Ketua Badan Kajian Pancasila dan Kenegaraan Universitas Mulawarman Ahmad Naelul Abrori yang juga Ketua Panitia Seminar Ibu Kota Negara bertajuk Negara Rimba: Memperkukuh Bangunan Zambrud Khatulistiwa di Samarinda, Kaltim.
Naelul menyebut keputusan Jokowi dengan memindahkan Ibu Kota Negara terbiang tepat. Hal itu ditengarai sudah menjadi satu kebutuhan di tengah persoalan kepadatan penduduk yang kian hari terus membesar seiring berjalannya waktu.
"Untuk di wilayahh Kaltim, barang kali dengan hadirnya ini itu bisa membuat menjadi kebahagiaan. Kalau saya tentu bahagia," kata Naelul, Senin (6/6).
Sebuah persoalan, dia memaparkan, yang sampai saat ini telah menghantui khusus bagi masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta. Di samping juga menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan perekonomian.
"Salah satunya ya mungkin dengan kebijakan memindahkan ibu kota gagasan Jokowi. Ya mungkin juga di Jakarta kepadatannya sudah tinggi," ujar Naelul.
Lebih lanjut dia juga menyebut kebijakan Jokowi menyoal pembangunan IKN Nusantara membuat masyarakat begitu bangga. Bahkan keberadaannya menjadi sesuatu yang begitu dinanti-nantikan masyarakat.
"Melihat ini tentu bangga, karena memang seperti urgensi yang di tulisan oleh beberapa peneliti akademisi berbagai kampus," pungkas Naelul.(OL-8)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved