Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut komisi DPR telah melakukan 27 kali atau 17,09 persen dari 158 kali rapat yang digelar secara tertutup. Hal itu dilakukan selama masa sidang ke IV.
"Jumlah rapat tertutup selama masa sidang IV ini meningkat bila dibandingkan dengan masa sidang III yang hanya 12,34 persen," ujar peneliti senior Formappi M Djadijono dalam konferensi pers secara virtual, hari ini.
Djadijono menyebut dengan kondisi tersebut komisi di DPR berkecenderungan menggelar rapat secara tertutup. Adapun komisi yang kerap menggelar rapat secara tertutup ialah komisi I, VI, dan VIII.
Baca juga: Ketua Banggar DPR: Tender Gorden Sesuai Prosedur, Namun sudah Jadi Kontroversi
Tercatat, masing-masing komisi melakukan tujuh kali rapat tertutup atau 50 persen dari 14 kali rapat yang dilakukan. "Semakin mengancam motto Open Parliament Indonesia," tuturnya.
Sedangkan, komisi yang kerap menggelar rapat secara terbuka ialah Komisi V, IX, X, dan XI.
Kendati demikian, terjadi peningkatan rapat selama masa sidang ke IV dibandingkan masa sidang sebelumnnya. Komisi I sampai XI telah melakukan 158 kali rapat. Sedangkan jumlah rapat komisi selama masa sidang III tercatat 154 kali. (OL-4)
Industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air sampai saat ini masih mengalami ketergantungan pada negara lain, mulai dari bahan baku hingga teknologi.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut transisi periode DPRD DKI pada 2019 menjadi penyebab rendahnya produk legislasi yang dihasilkan
Pada periode sebelumnya ada kementerian yang bermitra dengan lebih dari satu komisi di DPR sehingga pengawasan legislatif kurang efektif.
Puan mengharapkan dengan setiap komisi bermitra dengan satu kementerian bisa membuat DPR memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Partai peraih kursi nomor 3 terbanyak di parlemen misalnya, yaitu Partai NasDem, menunjuk Sugeng Suprawoto sebagai Ketua di Komisi 7.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Kader Gerindra lebih suka dengan jabatan legislatif.
TERDAPAT sebagian pandangan elite (jam'iyah) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa dalam berpolitik, terlebih dalam menyikapi perhelatan politik lima tahunan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) diminta untuk mendiskualifikasi empat partai yang diduga abai terhadap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Gorontalo.
ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dinilai hanya membuat gaduh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved