Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM transisi untuk mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibentuk dalam waktu dekat. Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan tim tersebut terdiri dari unsur kementerian dan lembaga maupun para profesional non-aparatur sipil negara (ASN) sesuai kebutuhan.
"Tim Transisi rencananya akan dibentuk untuk mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, di mana pengawalan dan peran aktif seluruh kementerian dan lembaga perlu dilakukan," ujar Sidik ketika dihubungi, Jumat (22/4).
Tugas tim transisi, ujar Sidik, bersifat sementara hingga struktur Organisasi Otorita IKN telah lengkap. Penyelenggaraan pemerintahan IKN, terangnya, baru akan berjalan setelah presiden menetapkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Panser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Dukungan Tim Transisi hanya sampai pada saatnya nanti manakala Otorita IKN sudah melengkapi struktur organisasi dan siap beroperasi sebagaimana perintah Undang-Undang No.3/2022 tentang IKN," imbuh Sidik.
Baca juga: BPP Minta Polisi Bebaskan Anggotanya yang Ditangkap
Otorita IKN menurutnya baru mulai beroperasi paling lambat akhir 2022. Sidik menjelaskan dibutuhkan waktu untuk melengkapi organisasi tersebut. Mulai dari pengisian ASN hingga transisi dari kementerian dan lembaga. Struktur Organisasi Otorita IKN, terang dia, diatur dalam Peraturan Presiden yang saat ini tengah diselesaikan.
"Jika Otorita IKN sudah beroperasi, pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga dikoordinasikan dengan Otorita Nusantara mengacu pada rencana induk," terang Sidik.
Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan Otorita adalah melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga. Selain itu, konsolidasi, komunikasi dan kolaborasi untuk mewujudkan IKN.
"Kita tidak akan melupakan publik sebagai stakeholder (pemangku kepentingan) utama, masyarakat, investor. Kolaborasi menjadi tantangan karena IKN tidak bisa diwujudkan tanpa bekerja sama," ucapnya. (OL-4)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved