Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA Kerja (Panja) telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selama dua hari. Hasilnya, sebanyak 75 dari 251 daftar inventaris masalah (DIM) substansial RUU TPKS berhasil diselesaikan.
"Sebanyak 75 DIM sudah selesai sampai hari ini dari 251 DIM yang substansial. Jadi ya lebih seperempat lah," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu berharap pembahasan bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.
"Sebagai Ketua Panja, saya tentu mengacu pada time frame yg sudah disepakati, semoga saja ini bisa selesai," ungkap dia.
Upaya menyelesaikan pembahasan RUU TPKS di tengah waktu singkat itu didukung dengan iklim pembahasan yang baik. Menurut dia, Panja dan pemerintah memiliki semangat yang sama agar bakal beleid tersebut bisa segera disahkan.
Baca juga: Menuju Pilpres 2024, Pengamat Politik Nilai Puan Jadi Magnet Politik
"Saya melihat baik pihak DPR ataupun pemerintah memiliki political will yang sama dalam proses mensahkan RUU TPKS ini. Jd tone-nya sama, political will-nya sama," sebut dia.
Semangat tersebut terlihat dari proses pembahasan yang dilakukan. Baleg dan pemerintah bersedia lembur agar RUU TPKS bisa segera disahkan.
"Mulai besok kita mulai rapat intensif sampai malam, harusnya hari ini (pembahasan RUU TPKS dilakukan hingga malam)," ujar dia. (OL-4)
Penguatan fungsi dan wewenang DPD RI ini penting sekali. Di era Presiden Jokowi, revisi UU MD3 justru telah mereduksi dan mengurangi kewenangan DPD RI.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.
Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.
Ketidakseriusan DPR tersebut terbaca dari minimnya dinamika pelaksanaan fungsi legislasi semenjak masa sidang IV dibuka.
DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved