Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POLRI memastikan seragam dan sepatu yang digunakan buatan dalam negeri. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"(Buatan) dalam negeri. Karena itu kebijakan pemerintah," ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, hari ini.
Polri, kata Dedi, memegang prinsip untuk mendukung pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri."Mendukung kebijakan dan mempedomani arahan Bapak Presiden," terangnya.
Hal senada diungkapkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Diyakini Korps Bhayangkara menggunakan seragam dan sepatu buatan dalam negeri.
"Sepengetahuan kami seragam dan sepatu Polri sesuai arahan Presiden (Jokowi) menggunakan produksi dalam negeri," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada wartawan.
Ia menambahkan pengadaan alat material khusus (Almatsus) wajib dari perusahaan dalam negeri. Hal ini telah diatur dalam Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Khusus Penyediaan Alat Material Khusus Polri.
Baca juga: Presidensi G20, Bukti Stabilitas Politik Era Jokowi Diakui Dunia
Sebelumnya, Presiden Jokowi kesal jajarannya masih menggunakan anggaran belanja negara untuk membeli produk impor. Jokowi memerinci pengadaan kamera pengawas (CCTV) masih ada yang impor.
Kemudian, seragam dan sepatu Polri-TNI, hingga onderdil untuk traktor pertanian juga dibeli dari luar negeri. "Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar! Kita ini produksi di mana-mana bisa jangan diterus-teruskan," ungkap Jokowi saat memberikan arahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia secara virtual, Jumat, 25 Maret 2022. (OL-4)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
IAS ditargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia.
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai anggaran KL di tahun depan akan mengalami penurunan rerata 10% hingga 20%.
ANGGARAN Kementerian dan Lembaga (K/L) di tahun depan disebut akan mengalami penurunan rata-rata 10% hingga 20% karena program Makan Bergizi Gratis.
Menkominfo Budi Arie menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan surat yang mewajibkan kementerian dan lembaga memiliki backup data.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved