Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Panser di Kalimantan Timur, bukan proyek mercusuar atau untuk pamer.
Tetapi pembangunan IKN diharapkan memberikan keadilan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, selama ini pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa.
"Pemindahan IKN bukan proyek mercusuar atau untuk gagah-gagahan.
Tapi sebuah perjuangan untuk mewujudkan indonesia yg berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia," ujar Jokowi ketika menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sabtu (26/3).
Gagasan pemindahan IKN, terang presiden, dimulai sejak 1957 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada 20 Maret 2022, imbuh presiden, pembangunan IKN dimulai sebagai usaha besar pemindahan ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Kalimantan Timur.
"Kita ingin indonesia bukan Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," ucapnya.
Baca juga: Setelah Ramai Kursi Baru, DPR Anggarkan 48,7 Miliar untuk Ganti Gorden
Pulau Kalimantan, terang presiden, berada di zamrud khatulistiwa. Sehingga transformasi besar dengan adanya pembangunan IKN di sana, dimaksudkan bukan sekadar pemindahan ibu kota negara. "Kita harus menjadi negara ekonomi kuat dan mandiri karena itu juga kita telah memulai proses transformasi ekonomi secara besar-besaran," terang presiden.
Transformasi ekonomi yang dimaksudkan ialah mengubah jati diri dari negara pengekspor bahan mentah, menjadi negara industri yang berwawasan lingkungan. Karenanya, revitalisasi industri mulai dilakukan dengan tetap memerhatikan lingkungan.
"Itu sebabnya kita harus menyeimbangkan antara aspek kesejahteraan dengan aspek lingkungan dengan penerapan ekonomi hijau secara konsisten dan berkelanjutan.
Ini tentu tidak menyenangkan bagi yang suka impor karena semuanya dibuat di Indonesia," cetus presiden. (OL-4)
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved