Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sempurna untuk memimpin jalannya pembangunan IKN Nusantara.
Bambang, sambung kepala negara, beliau memiliki rekam jejak cemerlang di sektor infrastruktur transportasi.
"Pak Bambang ini lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur. Kemudian S2 dan S3 di bidang yang berkaitan dengan transportasi, dan juga berkaitan dengan finance. Terakhir, ia menjabat vice president di ADB. Saya kira dari semua sisi sudah lengkap," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3).
Adapun, Dhony Rahajoe, masih Jokowi menjabarkan, kaya akan pengalaman di bidang properti.
Dengan latar belakang yang luar biasa itu, dua sosok tersebut dianggap mampu berkolaborasi dengan baik dengan Kepala Bappenas Suhaso Monoarfa dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimoeljono.
Baca juga: Surya Paloh Belum Lihat Urgensi Reshuffle Kabinet
Ke depan, kepala negara berpesan agar kepala dan wakil kepala otorita IKN dapat bekerja dengan cepat terutama dalam hal pembentukan kelembagaan serta penyusunan aturan-aturan turunan dari UU IKN.
"Saya harap bisa diselesaikan Maret ini," ucap mantan wali kota Solo itu.
Jokowi juga meminta Otorita IKN nantinya diisi oleh sumber daya manusia (SDM) andal yang berasal dari tanah Kalimantan, terutama di sekitar lokasi pembangunan ibu kota baru.
Dengan begitu, negara betul-betul melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengerjaan proyek akbar tersebut.
"Masyarakat daerah harus betul-betul kita libatkan. Kita komunikasi ke berbagai elemen mengapa ada pemindahan ini. Sampaikan bahwa semua dilakukan untuk pemerataan PDB ekonomi, untuk mengatasi ketimpangan," jelasnya.(OL-4)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
PEMBANGUNAN Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur digenjot sekuat tenaga agar cepat kelar. Perpres No 75/2024 merupakan landasan hukumnya.
Jaringan pemilihan air bersih di dalam gedung juga sudah siap, namun masih menunggu pasokan air bersih dari penyedia jasa lain yang jaringannya belum siap.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menunda rencanan pemindahan ASN ke IKN
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Danis Sumadilaga memastikan pembangunan dan distribusi air bersih sudah bisa tersedia pekan ini.
PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. I
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved