Presiden Jokowi Apresiasi Transparansi Komisi Yudisial

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas upaya membangun tradisi transparansi melalui penyampaian laporan tahunan. Lembaga tersebut, menurut kepala negara, mampu membuka diri kepada masyarakat dan menerima berbagai masukan demi memperkuat sistem peradilan di Tanah Air.

"Transparansi, partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Harapan publik kepada institusi negara semakin tinggi. Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yg lebih baik, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yg semakin profesional dan adaptif," ujar Jokowi dalam Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial yang dihadiri secara daring, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Presiden: Komisi Yudisial Harus Perbaiki Rekrutmen Hakim

Di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, KY harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, kepala negara memastikan bahwa pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Terutama dengan menerapkan pelayanan digital, seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, pengaduan online dengan aplikasi digital," tutur mantan wali kota Solo itu.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi langkah KY yang membangun tim penghubung demi menjembatani komunikasi dengan Mahkamah Agung. Strategi tersebut, menurutnya, bisa menjadi solusi dari persoalan perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara kedua belah pihak.

"Ini adalah solusi manakala terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan," ucapnya.

Baca juga: Siklus Pemilu Lima Tahunan tak Boleh Berhenti

Kemitraan strategis antara KY dan MA, sambung Jokowi, adalah kunci untuk menjaga marwah para hakim dalam memutus perkara. Semakin kuat hubungan kedua lembaga peradilan itu semakin sempit pula ruang gerak para mafia peradilan.

"Sehingga kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan yang selama ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan institusi peradilan," tandas Jokowi. (Pra/A-3)