Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.
Menurut Mahfud, sebagaimana disampaikan dalam akun resmi Instagramnya @mohmahfudmd di Jakarta, hari ini, pemerintah sebenarnya telah mulai melaksanakan rekomendasi itu.
"Misalnya (dalam rekomendasi disebutkan), agar dilakukan pemeriksaan dan penertiban ke dalam petugas yang melanggar SOP. Insya Allah, itu akan dilakukan setelah jelas subjek, objek, dan perkaranya,” kata Mahfud.
Dalam keterangan tertulis yang sama, Menko Polhukam juga menyampaikan rekomendasi Komnas HAM tidak membatalkan atau menyanggah pernyataan Mahfud soal Wadas.
"Tak ada temuan Komnas HAM yang mengubah atau membatalkan pernyataan saya bahwa tidak ada kekerasan seperti yang digambarkan di media sosial," ujar Mahfud MD.
Baca juga: Golkar Juga Pertimbangkan Dukung Perpanjangan Jabatan Jokowi
Ia lanjut menyampaikan berbagai tayangan di media sosial saat insiden menunjukkan ada penembakan, penganiayaan warga oleh polisi.
"Itu semua tak ada di temuan Komnas HAM. Beberapa butir temuan Komnas HAM mengonfirmasi bahwa tidak ada letusan senjata, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang dirawat rumah sakit," papar Menko Polhukam.
Oleh karena itu, Mahfud MD menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM karena telah melakukan penyelidikan dan menerbitkan temuan-nya serta rekomendasi-nya.
Walaupun demikian, Menko Polhukam masih menunggu laporan resmi dan dokumen lengkap temuan serta rekomendasi dari Komnas HAM.
"Kami belum mendapat laporan resmi dan lengkap dari Komnas HAM karena baru mendapat siaran pers-nya saja. Misalnya, siapa korbannya, seberapa serius cedera-nya, jam berapa, dan di sektor mana terjadinya sehingga bisa dicari aparat yang bertugas di sana saat itu," kata Mahfud MD.
Komnas HAM di Jakarta, Kamis (24/2), mengumumkan hasil penyelidikan dan rekomendasinya perihal insiden di Wadas.
Beberapa kesimpulan terhadap insiden di Wadas, di antaranya Komnas HAM menilai adanya pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memberi persetujuan terhadap proyek penambangan batu andesit di wilayahnya, minim-nya sosialisasi dari pemerintah terutama terkait pembangunan Bendungan Bener, dan tidak ada partisipasi dari seluruh warga.
Kesimpulan lainnya, Komnas HAM menilai adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian, dan ada pengabaian terhadap hak warga dalam mempertahankan keberlangsungan lingkungan dan lahan penghidupannya.
Komnas HAM juga menilai adanya pelanggaran atas keadilan dan hak atas rasa aman, dan pengabaian terhadap hak warga untuk mendapat informasi serta pendampingan hukum. (Ant/OL-4)
Pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan kepad warga sipil
Anies Rasyid Baswedan meminta aparat keamanan untuk kembali ke tugas utamanya. Kepolisian ditengarai melakukan intimidasi terhadap pihak kampus, sejak ramainya petisi perguruan tinggi
Pengamanan pelipatan surat suara merupakan bagian dari tahapan Pemilu 2024 yang harus dilakukan secara ketat.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan bagi seluruh aparat sangat penting agar mereka bisa fokus bekerja dan mengabdi secara maksimal kepada negara.
Dampak yang ditimbulkan jika mereka tak netral bukan hanya mencederai prinsip pemilu demokratis, tapi juga berpotensi membuat jalannya pemerintahan yang baru terbentuk jadi tak efektif.
meski Indonesia sudah memiliki UU KDRT selama 19 tahun, sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan KDRT belum memihak pada korban.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved