Presiden Dorong MA Akselerasi Pembangunan Peradilan Modern

PRESIDEN Joko Widodo mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk terus mengakselerasi pembangunan peradilan yang modern demi mempercepat transformasi hukum di Indonesia.

Dengan dilakukannya transformasi secara total, ia meyakini MA akan mampu memberi pelayanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Baca juga: Polisi Periksa CCTV dan Selidiki Penyebab Ketum DPP KNPI Dikeroyok

"Pelayanan peradilan yang lebih cepat dan lebih mudah, sederhana, berbiaya ringan dan profesional serta memastikan terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan harus terus diakselerasi dan diwujudkan," ujar Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA RI 2022 secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/2).

Jokowi juga berpesan kepada lembaga peradilan negara tertinggi itu untuk melahirkan model-model alternatif penyelesaian perkara untuk mengurangi beban pengadilan. 

Salah satu contohnya adalah melalui skema yang mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata.

"Atau mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana. Lakukan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional, transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," jelas mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Lembaga peradilan negara tertinggi itu juga diminta untuk terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Itu bisa dilakukan dengan akselerasi penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan. 

"Kami juga berharap agar Mahkamah Agung tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentang yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan, layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan," tutur Jokowi.

Berbagai upaya yang dilakukan di tubuh MA, sambung presiden, juga selaras dengan semangat transformasi hukum yang dilakukan pemerintah. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah melakukan reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi.

"Itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," tandasnya.  (OL-6)