Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap aset baru dari obligor yang sedang diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia menyebut obligor itu berada di Singapura dan sudah menyerahkan 120 sertifikat tanah.
"Orangnya ada di Singapur tapi hitungannya belum cocok, sehingga belum diproses," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/12).
Selain itu, Mahfud juga menyebut bahwa obligor tersebut masih memiliki 200 sertifikat tanah lain. Menurutnya, ratusan sertifikat itu belum diserahkan ke Satgas BLBI karena masih diklarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Baca juga: Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Sewa Pesawat Garuda Indonesia
Mahfud memaparkan saat ini Satgas BLBI sudah berhasil menyita tanah para obligor dengan luas seluruhnya 1.312 hektare. Ia memperkirakan aset itu setara dengan Rp20 triliun dengan rata-rata harga tanah Rp2 juta per meter persegi.
"Tapi okelah belasan triliun sudah kita dapat, ratusan miliar sudah kita dapat dalam waktu 6 bulan bekerja. Sementara 22 tahun kita berdebat terus pidana, perdata," tandasnya.
Diketahui, hak negara dari para obligor mencapai Rp110 triliun. Satgas BLBI dibentuk sejak Juni 2021 dengan dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban. (OL-4)
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Satgas BLBI telah mengibahkan aset eks BLBI kepada sembilan kementerian dan lembaga.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam yang baru ditunjuk Hadi Tjahjanto soal Satgas BLBI.
Kini bangunan dan mesin-mesin di pabrik PT APF Karawang tersebut masih terus dibongkar, dan sesuai informasi dari masyarakat setempat.
MA memenangkan Satgas BLBI melawan Bogor Raya Development (BRD) dalam perkara penyitaan aset lapangan golf dan dua hotel di Bogor, Jawa Barat
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved