Mendagri Minta Samsat Harus Inovatif dan Terapkan e-Government

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar Samsat harus inovatif dan menerapkan e-Government secara terpadu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya, Kamis (9/12) menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian itu lewat Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2021

"Mencermati besarnya potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka Samsat perlu berinovasi dan menerapkan e-Government secara terpadu dari pusat hingga daerah," kata Agus Fatoni menyampaikan pesan Mendagri.

Langkah tersebut, kata dia, diambil agar Samsat dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat.

Pasalnya, PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan data Kemendagri yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia diketahui bahwa PKB dan BBNKB menyumbang 46,11 persen dari total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2020

Selain itu, Mendagri berpesan agar lembaga Tim Pembina Samsat dibentuk secara formal dan perlu membuat sekretariat bersama. Tito, kata Agus, menekankan soal rekonsiliasi database antara pemda dan Korlantas harus terus dilakukan sehingga akuntabilitas data jumlah kendaraan aktif, PKB, dan BBNKB dapat terwujud. Kemudian, katanya, Samsat perlu didukung sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang andal dengan ditunjang upaya peningkatan kapasitas.

"Mendagri mengapresiasi atas terlaksananya Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional," kata Agus.

Agenda tersebut dianggap penting untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak agar permasalahan terkait pelayanan Samsat dapat teratasi serta menemukan solusi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendagri juga mengusulkan agar agenda Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional bisa dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Selain itu, penting juga untuk melaksanakan analisa dan evaluasi pelayanan Samsat yang diadakan minimal dua kali dalam setahun. (OL-8)