Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
VICE President Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dr. Arman Remy turut angkat bicara menanggapi unggahan Anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus di media sosial miliknya. Menurut dia, posting-an Deddy diduga menghina profesi advokat.
"Pernyataan Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat adalah profesi terhormat atau officium nobile," kata Arman, dalam keterangannya, sabtu (13/11),.
Dr. Arman Remy menuturkan, advokat atau pengacara juga merupakan penegak hukum. Seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. "Sehingga dengan demikian advokat sama haknya dengan para penegak hukum lainnya. Camkan itu!," kata dia.
DPR RI Sebagai salah satu pihak yang membuat undang-undang (UU), menurut Dr. Arman Remy, Deddy Sitorus, yang juga anggora DPR seharusnya memahami dan menghormati hukum.
Karenanya ia pun mengusulkan agar revisi UU Advokat segera dilakukan. Agar, peristiwa serupa ke depan tak terulang kembali.
"Karena pelecehan atau penghinaan tersebut, profesi advokat harus dilindungi. Karena itu pemerintah dan DPR harus secepatnya membahas amandemen UU Advokat No. 18 Tahun 2003. Sehingga hak-hak Advokat lebih terlindungi dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.
Sebelumnya, Deddy Sitorus disomasi sejumlah Advokat dari DPP KAI dan Lembaga Bantuan Hukum Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (LBH Fakta), karena Unggahannya di Facebook-nya yang dianggap melecehkan profesi pengacara, Minggu (7/11) yang lalu.
Setelahnya, Deddy sempat berjanji melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. (OL-13)
Pelibatan masyarakat sangat penting, apalagi dalam revisi UU TNI. Sebab, ada kekhawatiran munculnya dwifungsi ABRI seperti saat Orde Baru.
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.
Puan buka suara soal revisi UU MK dan UU Penyiaran
Para ahli, akademisi serta masyarakat sipil diminta untuk mengawal dan mencegah pengesahan RUU MK. Karena revisi undang-undang tersebut lemah argumentasi asas kebutuhannya
Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai problematik. Perubahan beleid itu merusak kebebasan pers hingga agenda-agenda demokrasi.
Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.
Setiap tahun pada 7 Juli, Hari Pustakawan Indonesia diperingati. Ini merupakan perayaan tahunan yang digunakan sebagai sebuah kesempatan untuk mengapresiasi pentingnya peran pustakawan
Dalam menyediakan benih yang berkualitas, proses pemuliaan tanaman memegang peranan kunci.
Peneliti bukan hanya dituntut untuk bisa menjalankan penelitiannya dengan baik di dalam laboratorium, tetapi juga harus memahami cara berkomunikasi yang baik
Kegiatan sosial bersih sampah digelar untuk merayakan HUT ke-38 Patelki dan Pekan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) 2024.
Teknik lingkungan merupakan keilmuan keteknikan yang kompatibel dengan isu-isu yang dihadapi dunia termasuk mengenai perubahan iklim dan pencemaran.
Persiapan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners dimulai sejak program studi Diploma III Keperawatan memperoleh status akreditasi B pada April tahun 2020.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved