Irma Chaniago Sentil Relawan Jokowi yang Politisasi PCR demi Reshuffle

MANTAN anggota tim kampanye nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 Irma Chaniago mengkritik sikap sejumlah relawan Jokowi yang mengeluarkan pernyataan tendensius soal harga tes polymerase chain reaction (PCR). Pasalnya, pernyataan itu hanya berdasarkan dugaan tanpa penjelasan akurat. 

Tidak cuma relawan Jokowi, Irma menyebut Ketua Umum Projo sekaligus Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Budi Arie Setiadi turut berkomentar tanpa data akurat.

"Ketua Umum Projo yang juga wakil menteri desa dan para Jokowers hendaknya menahan diri untuk tidak membuat gaduh dengan dugaan atas berita tendensius soal kisruh PCR yang ditulis berdasarkan data “dugaan “ tanpa penjelasan yang akurat terkait pengelolaan PCR," ujar Irma dalam keterangannya, Sabtu (6/11).

Menurutnya, opini yang menyatakan ada cuan di balik bisnis tes PCR selain kurang data, tidak akurat dan tendensius, juga terkesan menggiring opini publik. "Meski ada judulnya ditambahi kata kata diduga. Penulis tidak memberikan data lengkap pada publik dalam tulisannya terkait jumlah PCR yg telah terdistribusikan oleh pemerintah dan berapa jumlah yang dikelola yayasan kemanusiaan," tandas politisi nonaktif Partai NasDem itu.

Irma mengaku semakin heran lantaran opini tersebut berujung pada desakan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal ini bisa mencederai kepercayaan Presiden Jokowi pada para menteri yang mendorong obat terapi murah untuk covid-19. "Hanya karena sang menteri memiliki yayasan kemanusian yg saham nya hanya 6% di perusahaan yanf diframing mendapat cuan dari bisnis PCR. Apa mereka tidak paham jika keuntungan yayasan kemanusiaan itu kembali lagi digunakan untuk kepentingan rakyat," tandasnya.

Untuk itu, ia mendorong Kementerian Kesehatan mendengar suara publik agar  membuka secara terang benderang terkait kebijakan pengadaan PCR, penetapan harga. Termasuk apa yang melatari perubahan-perubahan kebijakan terkait harga.

"Kemenkes yang berwenang dalam kebijakan ini harus berani memberikan penjelasan supaya isu ini tidak liar menjadi politis dan merugikan  Presiden Jokowi.Jokowi sbg presiden yang telah memberikan. Yang kebelet menggantikan dan pingin naik jadi menteri, sebaiknya tunjukan kinerja pada tupoksinya," pungkasnya. 

Sementara, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, menjelaskan tidak ada maksud bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis, termasuk Luhut, yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) Lab pada tahun 2020 dalam membantu pemerintah mempercepat penanganan korona.

Luhut sebelumnya diduga terlibat dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) lantaran dua perusahaan yang terafiliasi dengannya yakni PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, ikut mengantongi saham di GSI.

"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," katanya. (Ant/OL-8)