Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART) mempertanyakan motif pelaporan Jaksa Agung ST Burhanuddin oleh LSM Jaga Adhyaksa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), terkait dugaan memiliki dua istri atau poligami.
Menurut ART, perlu diingat bahwa Jaksa Agung adalah jabatan politis, bukan jabatan ASN yang struktural.
"Seorang jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga tidak ada hubungannya dengan PP No 45 Tahun 1990 yang mengatur larangan poligami bagi PNS laki-laki maupun perempuan," kata ART di Jakarta, dalam keterangannya Jumat (5/11).
ART curiga, pelaporan soal poligami ini merupakan bagian dari sebuah skenario besar, untuk menjatuhkan ST Burhanuddin dari pucuk pimpinan kejaksaan, oleh pihak tertentu yang berambisi menjadi Jaksa Agung
"Kenapa saya mengatakan ini? Karena sekarang kejaksaan sedang membongkar berbagai kasus mega korupsi di Indonesia. Kita lihat dari hari ke hari hantaman yang datang ke Jaksa Agung makin bertubi-tubi. Mulai dari tahun kelahirannya dipermasalahkan, sampai urusan privatnya juga diganggu,” jelas ART.
Padahal, lanjut ART, selama ini kinerja ST Burhanuddin dalam hal penegakan hukum maupun reformasi birokrasi di internal kejaksaan sudah sangat baik.
Kejagung di bawah kepemimpinannya, berhasil menangkap 125 DPO kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara akibat perilaku para koruptor yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.
Belum lagi pendekatan restorative justice untuk tindak pidana ringan yang dikedepankan Kejagung, banyak mendapat apresiasi publik, termasuk para pencari keadilan.
“Jadi secara politis, saya melihat semua gerakan ini didorong oleh ketidaksenangan terhadap sikap seorang ST Burhanuddin yang konsisten dalam hal penegakan hukum. Sehingga meminta kepada saudara Presiden agar jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” pesan ART.
Terakhir, ia menegaskan kembali dukungannya kepada ST Burhanuddin, untuk melanjutkan tugas memimpin korps Adhyaksa.
“Jaksa Agung, kami akan backup kinerja anda dalam hal penegakan hukum!” tegasnya. (OL-13)
Baca Juga: Jaksa Agung Ingatkan Perlawanan Koruptor
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
"Di media sosial itu terpecah dua kelompok, satu yang nggak bakal mau menonton kalau filmnya poligami, yang kedua kecewa karena saya tidak kawin lagi."
Celine Evangelista, Erika Carlina dan Samuel Rizal beradu akting dalam film baru mereka yang berjudul Sosok Ketiga. Rencananya, film ini akan dirilis pada tanggal 22 Juni 2023.
DI hari-hari belakangan ini, ditemukan adanya kalangan yang terpapar oleh HIV/AIDS, terutama di daerah Jawa Barat, tepatnya Kabupaten Bandung.
Menurut Nafsiah Mboi Menteri Kesehatan tahun 2012-2014 dan Ketua Pembina Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YKIS) pernyataan Wagub Jabar tidak tepat dan menyesatkan.
Dokter menegaskan cukup dengan satu pasangan dan tidak berganti-ganti, atau tidak melakukan kontak seksual berisiko, maka penularan HIV/AIDS semakin kecil.
Kemenag memastikan bahwa foto kartu nikah poligami yang beredar di media sosial tidak benar. Kemenag hanya menerbitkan kartu nikah digital yang sesuai format resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved