Golkar Langgengkan Politik Uang

KUKUHNYA panitia Munaslub Partai Golkar terhadap syarat iuran Rp1 miliar bagi calon ketua umum dianggap sama saja melanggengkan budaya politik uang. Hal itu dikatakan Pengamat Politik Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, Jumat (6/5).

Meski berkedok iuran, namun setoran Rp1 miliar yang ternyata dijadikan syarat bagi para caketum termasuk bagian dari politik uang. Fakta tersebut semakin menebalkan anggapan negatif jika segala aktifitas di Golkar membutuhkan uang, khususnya suksesi kepemimpinan dalam Munas.

"Karena ini (syarat Rp1 miliar) dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (jadi ketum), ini memperlihatkan kalau kebiasaan selama ini di Golkar pakai uang. Ketum di Golkar ditentukan apakah dia bisa memberikan financing (pendanaan) kepada pemilik suara (DPD I dan DPD II)," jelas Toto.

Ia menduga syarat Rp1 miliar hanya yang terlihat di permukaan, sehingga transaksi politik yang berada di aturan tersebut lebih besar.

Meski aturan iuran terdapat dalam AD/ART, Toto menilai sebaiknya iuran tidak dijadikan syarat dan tidak dipatok berapa besarannya. Terlebih, kata Toto, Golkar lebih dahulu meminta petuah ke KPK agar Munaslub bisa terselenggara dengan bersih, namun jika ternyata syarat iuran tetap dilakukan, Golkar tidak mengindahkan seruan KPK.

"Dampaknya di mata publik bahwa Golkar sama seperti Golkar lama, bahwa setiap ajang ada politik uang, apalagi pada pemilihan dan rotasi kepemimpinan," tutup Toto. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Widhoroso