Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TIM seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk periode 2022-2027, berjanji akan bekerja secara independen sesuai amanat undang-undang. Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro mengatakan seluruh anggota tim punya komitmen yang sama mengenai hal tersebut.
"Kami semua punya komitmen yang sama untuk bekerja secara terbuka, transparan, imparsial, dan independen untuk menyakinkan pada masyarakat bahwa kami bisa bekerja dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang," ujar Juri dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dihadiri anggota tim seleksi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Selasa (12/10).
Tim seleksi, terang Juri, akan menyusun jadwal dan rencana kerja sampai proses seleksi dan calon anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 terpilih. Mendagri Tito Karnavian mengatakan dalam acara penyerahan Keputusan Presiden (Keppres) berisi penunjukkan anggota tim seleksi, pemerintah hanya memberikan masukan dan saran. Pemerintah, tegasnya, tidak akan mengintervensi kinerja tim seleksi.
"Kemendagri tidak mengintervensi kerja tim seleksi agar independen," ucapnya.
Baca juga: Haris Azhar Buka Data Saham Tambang di Papua
Adapun harapan dari pemerintah, terang dia, anggota KPU dan Bawaslu RI yang terpilih dipastikan sehat mengingat 2023-2024 menjadi tahun politik penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) diyakini membuat penyelenggara pemilu harus bekerja keras.
"Karena beban kerja pada 2023-2024 tahun politik sangat berat. Ada pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), legislatif tingkat I dan II dilakukan secara serentak dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selain Yogyakarta dan daerah tingkat II/ Kota di Provinsi DKI Jakarta. Jadi sangat banyak," papar Mendagri.
Beban kerja yang berat itu, imbuhnya, menuntut performa tinggi dari anggota KPU dan Bawaslu RI. Selain sehat secara jasmani dan rohani, Mendagri menuturkan penyelenggara pemilu bisa bekerja di bawah tekanan dan stress. Selain itu, ia berharap sosok-sosok yang terpilih nantinya bisa menghadirkan terobosan sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi lebih efisien.
"Serta bisa membuat terobosan yang kreatif sehingga penyelenggaran pemilu 2024 bisa lebih efisien dan singkat, keterbelahan masyarakat tidak berkepanjangan," ucapnya.
Kriteria lain yang menurut pemerintah penting, anggota KPU dan Bawaslu RI diharapkan bisa bekerja secara tim. Pasalnya menurut Mendagri, dalam pemilu serentak, diperlukan koordinasi dan kerja sama antara penyelenggara pemilu dan instansi lain.
"Tanpa adanya ikut campur atau invertensi, dalam setiap election (pemilihan) unsur-unsur lain terlibat untuk mengamankan, ikut mensosialisasikan, menyiapkan biaya dari kepala daerah, dan perlu ada proses hukum di lembaga peradilan. Ini memerlukan kegiatan kolaboratif tanpa mengganggu independensi (penyelenggara)," tukasnya. (OL-4)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Peserta capim dan dewas KPK ) harus memiliki visi perbaikan untuk lembaga antirasuah tersebut.
Lolosnya keempat anggota orang ini semakin menegaskan bahwa TWK yang dilakukan eks pimpinan KPK Firli Bahuri adalah alat untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan terbaik dari KPK.
PANITIA Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Pansel menjadi penyaring utama untuk mendapatkan sepuluh calon pimpinan KPK yang akan diserahkan ke DPR.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved