Ketua Satgas BLBI: Pemerintah Telah Lakukan Penyitaan Aset Obligor BLBI Secara Masif

DIREKTUR Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penyitaan atas berbagai aset yang pernah dijaminkan para debitur dan obligor BLBI tahun 1998 secara masif. Penarikan aset ini sebagai upaya untuk memastikan tidak ada aset yang dijaminkan telah berpindah tangan.

"Kita melakukan blokir pada aset-aset secara masif karena memang sejak aset itu diberikan, kita mengetahui ada banyak permasalahan dan untuk memastikan aset properti jaminan tidak pindah begitu saja," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/10).

Lebih lanjut, Rionald memastikan hampir setiap hari Satgas BLBI telah mengajukan pemblokiran aset untuk memastikan jaminan tidak berpindah tangan.

"Setiap hari saya selalu mendapatkan permintaan untuk melakukan blokir (aset)," ujar Rionald.

Selain itu, Satgas BLBI juga telah melakukan pemanggilan kepada para debitur atau obligor. Kebanyakan dari mereka mempertanyakan jumlah utang yang ditagih pemerintah.

Baca juga : 57 Pegawai Ditarik Polri, KPK: TWK itu Produknya BKN

"Di dalam pemanggilan tersebut banyak yang mempertanyakan dan selalu mengenai jumlah (utang). Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan pada akhirnya pemanggilan ini untuk melihat yang dipanggil ini mau datang atau enggak. Jadi sekarang pemanggilan masih secara sukarela," turuenya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, pada 6 Oktober 2021 lalu, Presiden Joko Widodo dikatakan telah mengeluarkan Kepres baru yang di dalamnya memuat keterlibatan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri dan Polri dalam penagihan utang BLBI.

Kehadiran Kementerian ATR/BPN ini dinilai sangat penting untuk memudahkan pemerintah dalam rangka pengelolaan aset jaminan. "Ini pentingnya pertanahan terkait dengan memonetisasi hasil dari Satgas BLBI," tegas Rionald.

Sementara itu, pemerintah juga dikatakan telah melibatkannya Kabareskrim dan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses penyelesaian utang debitur dan obligor kepada pemerintah. Sebab Satgas BLBI akan menyelesaikan tugasnya pada Desember 2023.

"Jadi ini mesinnya sudah makin panas dan pemerintah akan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan cepat, targetnya ini tim selesai Desember 2023," pungkasnya. (OL-2)