Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah telah menerima permintaan amnesti dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saiful Mahdi. Adapun tahapan berikutnya ialah menunggu persetujuan dari DPR RI.
“Setelah dialog saya dengan istri Saiful Mahdi dan para pengacaranya pada 21 September, besoknya saya rapat dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung," tutur Mahfud dalam keterangannya, Selasa (5/10).
Baca juga: ICJR Minta Presiden Prioritaskan Pengampunan Tahanan Anak
"Saya katakan bahwa kita akan mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Lalu, saya lapor ke Presiden dan Bapak Presiden setuju untuk memberikan amnesti,” imbuhnya.m
Pada 29 September, lanjut Mahfud, surat pemberian amnesti dari Presiden Joko Widodo sudah dikirimkan ke DPR. Tujuannya, meminta pertimbangan parlemen terkait pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi.
Baca juga: KPK Usut Proses Dana Hibah Kolaka Timur dari BNPB
Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, Presiden harus mendengarkan DPR, jika akan memberikan amnesti dan abolisi. "Sekarang kita tinggal menunggu dari DPR. Surat itu mesti dibahas dulu oleh Bamus, lalu dibacakan di depan sidang paripurna DPR. Yang pasti, dari sisi pemerintah, prosesnya sudah selesai,” pungkas Mahfud.
Pemerintah dikatakannya bekerja cepat dalam kasus ini, lantaran berkomitmen untuk tidak mudah menghukum pidana. “Kita kan menginginkan restorative justice. Ini kasusnya hanya mengkritik fakultas yang bukan personal. Itu menurut saya layak dapat amnesti,” sambung dia.(OL-11)
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa untuk mengganti seluruh komisioner KPU secara prosedur tidak bisa
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Pilpres 2024 Mahfud Md yang meminta seluruh komisioner KPU RI saat ini untuk mundur.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Mantan Menko polhukam Mahfud MD menyoroti pentingnya meneladani kehidupan keluarga Nabi Ibrahim AS sebagai contoh dalam menjalani kehidupan bernegara.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons pernyataan Mahfud MD soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menurutnya tidak dilakukan dengan profesional.
Mantan calon presiden Ganjar Pranowo disambut meriah oleh ratusan warga saat menghadiri puncak acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, Flores, NTT.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved