Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATGAS Anti Mafia Tanah Polri tengah menangani 69 kasus hingga 31 Agustus 2021. Dari jumlah kasus tersebut, sudah ditetapkan sebanyak 61 tersangka.
Direktur Tindak Pidana Kuhum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengungkapkan kasus paling banyak terjadi di Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca juga: Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
“Dari total 69 kasus yang menjadi Satgas, terbanyak di Jawa Timur sebanyak 7 kasus. Diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan NTB masing-masing 4 kasus,” ujar Andi saat dikonfirmasi, Kamis (30/9).
Menyoroti rincian penanganan kasus, lanjut dia, sebanyak 5 kasus dalam tahap penyelidikan. Kemudian, 37 kasus di tahap penyidikan. Untuk 18 kasus di tahap 1 dan 8 kasus di tahap 2. Sementara itu, ada 1 kasus yang penyelidikannya dihentikan.
Baca juga: Presiden Minta Mafia Tanah Ditindak, Polisi: Kami Siap Usut
Kemudian, dari 69 kasus juga sudah ditetapkan 61 tersangka, dengan 11 orang ditahan. Terdapat 38 orang yang belum ditahan, 10 orang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta 2 orang masih menjadi buronan atau masuk DPO.
Diketahui. Satgas Mafia Tanah menargetkan penuntasan 89 kasus tanah hingga akhir 2021. Mabes Polri membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Kapolri Jenderal Listyo Sigit pun menginstruksikan jajarannya agar tidak ragu menuntaskan kasus mafia tanah.(OL-11)
Berikut beberapa jaksa tergoda oleh suap dan korupsi, mencoreng integritas institusi kejaksaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyindir lamanya kehadiran negara dalam merespons permasalahan di masyarakat. Negara baru hadir ketika permasalahan tersebut viral.
Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, dan memerlukan peran kantor hukum serta pengacara yang memang berkompeten.
Elon Musk mengajukan kasus hukum terhadap OpenAI, perusahaan AI yang ia bantu dirikan pada 2015. Ia menuduh para pemimpinnya melakukan pengkhianatan terhadap misi pendiriannya.
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut ada 669 laporan pengaduan yang diterima terkait mafia tanah dalam kurun waktu satu tahun lebih.
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved