Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengubah standar keuangan dan fasilitas staf khusus pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kini, hak mereka disamakan dengan eselon 1b.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD Republik Indonesia.
‘’Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diberikan paling tinggi setingkat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural Eselon Ib,’’ tulis salinan Perpres, Jumat (2/7).
Baca juga : Puan Desak Bansos Ditambah dan Diperluas
Ketentuan itu mengubah Pasal 26 dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33). Perubahan hak disebut dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dukungan administrasi staf khusus pimpinan DPD.
‘’Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia,’’ tulis beleid tersebut.
Perpres ditandatangani Jokowi dan ditetapkan di Jakarta pada 14 Juni 2021. Perpres itu diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama. (OL-2)
Agita menyatakan bahwa meski kebijakan teknis tersebut merupakan ranah pemerintah dan Komite I DPD RI, pihaknya tetap menaruh perhatian besar pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr. HC) bidang International Regional Studies dari KMOU.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Sultan Baktiar Najamudin menilai pilihan untuk tetap netral merupakan manifestasi nyata dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
Stafsus Gugun menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas fondasi Pancasila, yang menjamin keberagaman dan menjadi rumah bagi seluruh warga.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
Billy juga merekomendasikan Mendikbudristek Nadiem Makarim agar menyusun sistem key performance indikator (KPI) terhadap rektor.
INDONESIA dinilai sedang mengalami pembajakan demokrasi oleh kekuatan kartel politik yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang dan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan
Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberikan izin pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD
PT Permodalan Nasional Madani bekerja sama dengan Yayasan Berdaya Menembus Batas (YBMB) menggelar pelatihan kewirausahaan dinamis di Karawang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved