Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Dikembalikannya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, mendapat apresiasi dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Aset tersebut berupa tanah di tiga lokasi bernilai Rp 80 miliar. Tepatnya di Jalan Kalisari 28 seluas 1.190 meter persegi, Jalan Kalisari 12 seluas 578 meter persegi, dan Jalan Sariboto I Nomor 5 seluas 264 meter persegi.
Aset milik Pemkot Surabaya tersebut sempat hilang karena belum tersertifikat dan dikuasai pihak lain secara ilegal.
"Saya mengucapkan selamat kepada Pemkot Surabaya telah mendapatkan kembali 3 aset tanah miliknya. Aset ini sempat dikuasai pihak lain secara ilegal dan belum ada pencatatannya sehingga merugikan negara," ujar LaNyalla, Selasa (8/6/2021), di Surabaya.
Sebelumnya Pemkot Surabaya juga sudah berhasil mengambil aset tanah di Jalan Kenjeran, Jalan Upa Jiwa, dan aset tanah di Sidoarjo hingga aset Yayasan Kasa Pembangunan senilai triliunan rupiah.
LaNyalla menambahkan, terbengkalainya aset pemerintah bahkan hingga berpindah tangan ke pihak lain, bisa terjadi karena kurang baiknya pengelolaan.
Untuk itu, Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mendukung rencana Pemkot Surabaya yang akan meningkatkan kualitas pengelolaan aset.
"Rencana Pemkot menjadikan bidang tanah yang berhasil didapat tersebut untuk sentra UKM saya rasa inisiasi yang baik, karena akan menambah kesejahteraan warga Surabaya," ucapnya.
LaNyalla mengimbau daerah lain untuk meniru lengkah Pemkot Surabaya. Apalagi, pengembalian aset bisa menekan kerugian negara.
"Langkah Pemkot Surabaya bisa ditiru. Pemkota daat bersinergi dengan Kejati dan pihak-pihak terkait sehingga mampu mengembalikan aset agar dapat dikelola dan sekaligus menetapkan pengoperasiaan pemeliharaannya," paparnya.
Ketua DPD RI ini pun berharap aset tanah yang berhasil didapatkan kembali bisa memberikan memiliki nilai lebih serta mendatangkan manfaat bagi warga.
"Banyak hal yang dapat dilakukan pemda dalam mengelola aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hanya tinggal bagaimana kesungguhan pemerintah setempat. Kelolalah aset-aset tanah tersebut dengan langkah-langkah strategis sehingga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat," tutupnya. (RO/Ol-09)
Peran DPD di parlemen masih tertinggal jauh dibandingkan DPR khususnya pada bidang legislas
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
WAKIL Ketua Pansus Tata Tertib Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri, mengungkap awal mula ricuh Rapat Paripurna DPD pada Jumat, 12 Juli 2024.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengantongi perolehan suara di Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar).
SIDANG Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun 2023-2024 yang diwarnai kekisruhan berujung pada kesepakatan harmonisasi bersama dengan panitia perancang undang-undang.
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
RATUSAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (pemkot) Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, melepas kepergian Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Screening ini dilakukan melalui pembinaan terpadu di Posyandu dan Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Petugas kesehatan, lanjutnya, juga turun langsung ke masyarakat
Pemkot Bogor akan membentuk satgas dan mengeluarkan edaran larangan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved