Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN umum 2024 menjadi momentum untuk melihat permasalahan negara dengan cara pandang yang lebih maju dan melupakan masa lalu. Hal tersebut dikatakan oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang menilai hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan yang tetap harmonis dan bisa bergandengan untuk maju dalam laga pemilihan 2024.
"Kita sekarang memandang bangsa lebih ke depan, memandang masalah negara dalam pandangan kita yang lebih maju tanpa perlu sering melihat ke belakang," ujarnya, Kamis (27/5).
Muzani yang disinggung terkait kisah duet Megawati dan Prabowo Subianto dalam Pilres 2009 dan terganjal perjanjian Batu Tulis 2014, menilai hal tersebut tidak menghambat kedua partai untuk saling dukung di 2024.
"Perjanjian batu tulis yang ditandatangani itu adalah perjanjian yang ditandatangani 2009. Dan itu berlaku untuk agenda politik 2014. Jadi perjanjian batu tulis adalah sejarah yang kalau kita anggap tahun 2024 ini saya kira ya kita mengingat mengingat saja," jelasnya.
Baca juga: BIN: Gangguan Keamanan Papua untuk Tutupi Korupsi Dana Otsus
Dia pun menekankan hubungan partainya dengan PDI Perjuangan tetap terjaga baik. Dan meski belum secara rinci membahas kemungkinan duet Prabowo Subianto- Puan Maharani namun duet tersebut menjadi sebuah kemungkinan
"Sampai sekarang hubungan itu baik tidak ada masalah dan itu menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDIP," ucapnya, Kamis (27/5).
Sementara itu pengamat politik Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai mengemukakan relasi personal Prabowo-Megawati saat ini tidak lantas membuat PDIP-Gerindra bersepakat akan koalisi pada 2024, terlebih jika Prabowo maju sebagai calon presiden.
"Jalan itu masih sangat jauh. Dan Gerindra, ada baiknya tidak begitu besar prasangka akan diusung PDIP mengingat mereka pernah gagal menjalankan janji Batu Tulis," terangnya.
Menurutnya problematika wacana Prabowo bersanding dengan PDI Perjuangan dari sisi jumlah pemilih, partai moncong putih tersebut unggul, sementara elektabilitas Prabowo sesekali di bawah kader PDI Perjuangan yakni Ganjar Pranowo.
"Artinya peluang Prabowo masih sangat kecil. Setidaknya jika dibandingkan dengan Prabowo, Ganjar lebih mungkin. Bagaimanapun PDIP akan sulit menerima kenyataan jika mereka hanya sebatas calon wakil presiden," ungkapnya.
Di sisi lain adanya konflik Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan maka kemungkinan Gubernur Jawa Tengah tersebut berpindah partai politik bisa saja terjadi.
"Hanya saja, pilihan pindah parpol bisa menurunkan potensi calon presiden.
Karena tentu hanya parpol yang belum miliki tokoh menonjol yang dengan mudah menerima Ganjar, dan itu artinya peluang Ganjar bergeser menjadi cawapres," tukasnya. (OL-4)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved