Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung melakukan penyitaan sebanyak enam bidang tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), yakni Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjutak, enam bidang tanah milik Benny itu terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun jumlah luas seluruh tanah tersebut mencapai 7.360 meter persegi.
Leonard mengklaim penyitaan yang diakukan penyidik Korps Adhyaksa telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 320/Pen.Pid/2021/PN.Btm tanggal 15 April 2021. "Pada pokoknya memberikan izin kepada penyidik dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan atau bangunan di Kota Batam," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (21/4).
Leonard merinci aset tanah yang disita dari Benny masing-masing seluas 6.184 meter persegi, 104 meter persegi, 82 meter persegi, 82 meter persegi, 826 meter persegi, dan 82 meter persegi. "Di atas enam bidang tanah tersebut, berdiri bangunan permanen yaitu Hotel Mandarine Regency," pungkas Leonard.
Dalam kasus ASABRI, Benny hanyalah satu dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik Kejagung. Tersangka lain ialah Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.
Selain itu, dari internal ASABRI Kejagung menetapkan dua mantan direktur utama, yaitu Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya sebagai tersangka. Tiga tersangka lain yang berasal dari ASABRI ialah mantan Direktur Keuangan Bachtiar Effendi, mantan Direktur Hari Setiono, serta mantan Kepala Divisi Investasi Ilham W Siregar.
Saat ini, Kejagung kembali menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dari perhitungan awal, BPK mencatat kerugian keuangan negara akibat rasuah ASABRI mencapai lebih dari Rp23 triliun.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah menjelaskan hitungan akhir BPK nanti tidak akan berbeda jauh dengan perhitungan awal. "Enggak beda jauh, selisih sedikit," singkat Febrie. (OL-14)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Selain cabai rawit merah, harga cabai merah besar berada di kisaran Rp48.750 per kilogram dan cabai merah keriting Rp46.750 per kilogram.
Di Batam, pergerakan nilai tukar berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mengingat tingginya ketergantungan pada barang impor dan transaksi lintas negara, khususnya Singapura.
Puncak Festival Literasi Batam #1 sukses digelar di Universitas Universal, melibatkan 272 sekolah dan menghasilkan 404 proyek literasi inovatif.
Pihak Imigrasi mengamankan 29 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dalam operasi gabungan di kawasan Marina City Waterfront, Batam.
KELANGKAAN minyak goreng bersubsidi Minyakita masih terjadi di sejumlah wilayah di Batam.
Ketiadaan Minyakita di pasaran bukan disebabkan oleh kenaikan harga, melainkan karena prioritas distribusi untuk kebutuhan program bantuan pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved