Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERENCANAAN wilayah tidak hanya sekadar merancang bangunan atau membangun gedung. Lebih jauh dari itu, perencanaan kota memiliki peran vital dalam membangun kehidupan bangsa, menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia dari segi sosial, budaya dan ekonomi.
Demikian ditekankan Presiden Joko Widodo dalam acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, Sabtu (17/4).
Perencanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kearifan lokal, sejarah, hingga struktur ekonomi masyarakat. Jangan sampai perencanaan justru membuat masyarakat terasing di kampungnya sendiri.
"Jangan sampai perencanaan memicu kemacetan lalu lintas, membuat biaya hidup semakin mahal dan semakin tidak sehat. Jangan sampai perencanaan silau dengan perkembangan teknologi yang tidak diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Jokowi.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul istilah kota pintar atau smart city yang populer di seluruh dunia.
Baca juga : Presiden: Ibu Kota Baru Usung Smart City dan Inklusivitas
Sayangnya, sebagian orang hanya menganggap smart city sebagai sebuah kawasan yang ditanamkan infrastruktur digital sehingga semua hal serba otomatis, mulai dari transportasi, perkantoran hingga permukiman.
Padahal, Jokowi melihat smart city memiliki makna yang lebih besar dari itu.
"Kota pintar adalah kota yang memberikan kenyamanan sempurna untuk warganya, yang kemudian dibantu oleh perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya. Jadi kota itu smart secara kultural, smart secara sosial dan smart secara ekonomi," paparnya.
Jokowi pun berharap IAPI dapat memberi kontribusi yang lebih besar lagi bagi perencanaan dan pembangunan kota-kota di Tanah Air.
"Di tengah dunia yang berubah begitu cepat, urbanisasi yang begitu meningkat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, bisa dipastikan tantangan yang dihadapi dalam membuat perencanaan akan semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diikuti dan pada saat yang sama kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi masyarakat juga harus diperhitungkan agar bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik," tandasnya. (/OL-7)
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved