Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menganggap wajar hasil survei kepuasan publik menempatkan dirinya tidak lebih tinggi dari Presiden Jokowi. Pasalnya, ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Wapres mengakui posisinya sebagai ban serep atau pengganti presiden.
“Namanya ban serep itu dimana-mana ya kadang dipakai kadang tidak,” kata Masduki dalam jumpa pers secara daring, kemarin.
Hal tersebut dikatakan merujuk sebuah hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah saat ini terutama dalam menangani pandemi covid-19. Sebanyak 56% responden survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) mengatakan puas terhadap kerja Presiden Joko Widodo. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapat penilaian publik sebesar 36%.
Masduki menyebutkan, dirinya justru merasa heran apabila tingkat kepuasan terhadap Wapres melebihi Presiden. “Kalau survei justru Pak Wapres di atas Pak Jokowi, malah bingung kita. Kalau wakil presiden di bawah presiden ya biasa, namanya ban serep," jelasnya.
Baca juga: Diaspora NU dan Diplomasi Islam Moderat di Arab Saudi
Yang jelas, tegas Masduki, Ma'ruf Amin selalu bekerja serius dan objektif sesuai arahan presiden dengan baik. “Wapres selalu maksimal membantu presiden, dan tentu kapasitasnya menjadi ban serep tidak mungkin jadi satu, juga karena style tiap wapres kan beda-beda tak bisa disamakan," ujarnya.
Masduki berharap publik tidak terlalu menanggapi serius hasil survei tersebut. Apalagi, tambanya, survei bisa dibuat dengan agenda yang disesuaikan menurut kepentingan tertentu. "Jadi jangan terlalu serius dengan survei yang diagendakan dengan agenda tertentu," ucapnya.
Masduki mengakui gaya kepemimpinan setiap orang, termasuk wapres, berbeda-beda. “Yang jelas, wapres selalu maksimal membantu presiden dan tentu saja tetap sebagai kapasitasnya,” ungkapnya.
Ia mencontohkan ketika Ma'ruf melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat beberapa pekan lalu. Pada waktu yang sama Jokowi harus terbang ke Nusa Tenggara Timur (NTT) meninjau dampak bencana alam di wilayah tersebut. “Artinya selalu berbagi antara presiden dan wapres, sebelumnya juga wapres datang ke Kalteng, meresmikan bandara. Pada saat yang sama juga presiden juga resmikan bandara di Ambon, Maluku sana," pungkasnya. (OL-4)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Sepanjang 2024, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum serta kampanye antikorupsi berhasil mencapai masyarakat luas.
Bank Sumsel Babel terus menunjukkan kinerja positif pada akhir triwulan ke-2 tahun 2024.
Pemberian penghargaan merupakan bagian dari memeriahkan Hari Jadi Cianjur ke-347.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berjalan meskipun mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terlibat dalam kasus asusila
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan komitmennya untuk secara menyeluruh mengawasi jalannya program dan kegiatan di Kemnaker.
GUBERNUR Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono mengatakan tak menyimpan dendam pada Presiden ke-2 Soeharto lantaran dipecat dari jabatannya sebagai gubernur bank sentral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved